OPD Dinilai Sering Abaikan Saran DPR Papua

Metro Merauke – Organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dinilai sering mengabaikan saran komisi di DPR Papua, yang menjadi mitra mereka.

Sekretaris komisi yang membidangi anggaran dan aset daerah DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan setiap rapat kerja (raker) bersama OPD mitra, pihaknya selalu memberikan saran dalam berbagai bidang. 

Misalnya berkaitan dengan tata kelola aset milik Pemprov Papua, agar dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, berbagai saran itu sering diabaikan pihak eksekutif. 

“Yang kami sesali itu, sejak tahun kemarin kami sampaikan ini. Akan tapi sampai sekarang mereka (OPD) belum melaksanakan apa yang kami sarankan,” kata Tan Wie Long, Rabu (31/03/2021).

Menurut Tan, komisinya ingin ada progres yang dilakukan OPD, agar masalah serupa tidak kembali dibahas dalam setiap rapat kerja kedua pihak.

Katanya, tujuan dari keberadaan aset daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah bagaimana menghasilkan PAD.

“Kami harap ke depan, siapa saja OPD yang kami undang harus pimpinanya hadir, agar kebijakannya berorientsi pada PAD,” ujarnya.

Tan mengakui ada berbagai aset bangunan dan tanah milik Pemprov Papua yang dapat mendatangkan PAD jika dikelola secara baik. 

Di antaranya Hotel Mapia di Kabupaten Biak Numfor dan lahan seluas 16 hektare di Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura. 

Akan tetapi aset ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya Hotel Mapia di Biak Numfor pengelolaannya tidak maksimal sehingga kondisinya kini memprihatinkan. 

Begitu juga lahan yang ada di Pasar Youtefa, Kota Jayapura kini sebagian telah dikuasai warga. Padahal jika dikelola dengan baik, tanah itu bisa disewakan kepada warga.

“Selama ini memang ada PAD provinsi. Namun nominalnya masih cukup kecil, tidak signifikan,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *