PSU Boven Digoel, Bupati Berharap Ada Dukungan APBN

Metro Merauke – Pemerintah Daerah (Pemda) Boven Digoel, Papua tengah bersiap menuju dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah. PSU Boven Digoel berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perselisihan Pilkada 2020 yang dibacakan Senin, pekan lalu.

Bupati Boven Digoel, H. Chaerul Anwar menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan PSU di daerah tersebut. Sebab, kata Anwar, masih perlu melakukan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun instansi terkait lainnya.

“Kita diberikan batas waktu pelaksanaan PSU 90 hari. Akan kita lihat kesiapan KPU, mungkin bulan Mei atau Juni bisa dilaksanakan, saat ini kita masih menunggu petunjuk lanjut KPU dan perlu koordinasi bersama terkait pelaksanaan PSU. Karena ini juga berbicara mengenai anggaran,” kata Bupati Anwar kepada wartawan di Merauke, Sabtu (27/3).

Disinggung terkait pendanaan PSU, Anwar memperkirakan tidak sebanyak biaya pemungutan suara pada 28 Desemebr 2020, mencapai Rp 50 miliar. Hanya saja, lanjutnya, pelaksanaan PSU Pilkada Boven Digoel tidak masuk dalam perencanaan penyusunan APBD 2021, yang diketahui lebih difokuskan untuk Covid-19 dan program vaksinasi di daerah itu.

“Karena PSU bukan maunya Pemda. Ini perintah, sehingga harus kita lihat lagi. Kita berharap ada dukungan dari APBN. Semua dimulai dari perencanan penganggaran. Dan di tengah-tengah masuk PSU dengan putusan MK, akan berjenjang instruksinya. Kita tunggu petunjuk teknis tertulis dari pusat, apakah bongkar pasangnya (anggaran) seperti apa,” tandasnya. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *