8.300 Karyawan Korban PHK PTFI Terus Perjuangkan Kepastian Nasib

Metro Merauke – Sebanyak 8.300 karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak PT Freeport Indonesia atau PTFI, kini terus memperjuangkan kepastian nasib mereka.

Ribuan karyawan PTFI, kontraktor, dan privatisasi itu di-PKH sejak 2017 silam, lantaran melakukan mogok kerja. 

Aksi tersebut sebagai respons terhadap wacana manajemen perusahaan, yang ketika itu akan merumahkan pekerja dengan alasan efisiensi.

Anggota Komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan sejak 2018 lalu ia telah mendampingi ribuan karyawan itu. Akan tetapi hingga kini belum ada titik terang nasib mereka. 

Ia berupaya memperjuangkan nasib para karyawan yang di-PHK tersebut, karena sebagian dari mereka adalah orang asli Papua. Sementara pekerja non-Papua, mereka lahir dan besar di Papua.

Kadepa merasa bertanggung jawab terhadap nasib ribuan pekerja itu, sebab ia berasal dari daerah pemilihan III di antaranya Mimika. 

“Sebagai anggota DPR Papua, saya sudah berupaya sejak 2018. Akan tetapi saya butuh dukungan pimpinan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pemprov Papua,” kata Laurenzus Kadepa, Minggu (28/03/2021).

Menurutnya, para pengambil kebijakan di provinsi dan Kabupaten Mimika mesti bertindak. Memperjuangkan nasib ribuan karyawan itu. 

Sebab masalah ini berkaitan dengan kemanusiaan, sama seperti nasib pengungsi Nduga dan Intan Jaya. Dampak PHK sepihak itu tidak hanya dirasakan karyawan, juga anak dan istri mereka.

Ia meminta adanya sikap lembaga DPR Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta MRP. 

Katanya, jangan diam, mesti ada langkah yang diambil. Minimal teguran kepada PT Freeport. 

“Kalau diam saja, ini ada apa. Kalau pemprov diam, seakan kita tunduk pada Freeport,” ujarnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *