Pemkab Merauke Berikan Penyuluhan Hukum Terpadu di 5 Distrik

Metro Merauke – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, Papua melalui Bagian Hukum, memberikan penyuluhan hukum terpadu bagi masyarakat di lima distrik. Masing-masing Distrik Elikobel, Ulilin, Muting, Animha, Malind dan Jagebob.

Wakil Bupati Merauke, H Riduwan secara resmi membuka kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Distrik Elikobel, Selasa (23/3).

Dikatakan Kepala Bagian Hukum Setda, Viktor Kaisepo, penyuluhan hukum terpadu secara rutin dilaksanakan. Hal ini, katanya, sebagai upaya penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat.

“Tahun 2020 juga sudah kita programkan, hanya saja karena pandemi Covid-19, penyuluhan hukum terpadu baru kembali kita laksanakan di tahun 2021. Dengan sasaran untuk Distrik Ulilin, Elikobel, Muting, Animha, Malind dan Jagebob,” terangnya kepada wartawan, Kamis (25/3).

Sementara itu Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan, selain penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyuluhan hukum terpadu bersama Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Kantor Pertanahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, juga dapat diperuntukan guna mensosialisasikan terkait tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi di bidang hukum dan kemasyarakatan.

“Saya berharap, penyuluhan terpadu ini dapat menjadi momentum berdiskusi terkait permasalahan dan kendala yang dialami warga berkaitan dengan hukum, pertanahan dan pengelolaan dana desa,” kata Wabup.

Dengan adanya pemahaman yang baik, lanjutnya, diharapkan masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan dapat mewujudkan budaya hukum dalam sikap perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *