Mengategorikan OPM Sebagai Terorisme Dikhawatirkan Meningkatkan Ketegangan

Metro Merauke – Wacana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, mengategorikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok terorisme dikhawatirkan makin meningkatkan ketegangan di Papua.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mengatakan BNPT mesti berhati hati mendefisinikan OPM sebagai kelompok terorisme. 

Pelabelan itu dipandang bukan jaminan akan meredakan ketegangan di Bumi Cenderawasih.

“Sebaliknya, jangan sampai membuat situasi lebih buruk. Akan lebih meningkatkan ketegangan [di Papua],” kata Anum Siregar, Kamis (25/03/2021).

Menurutnya, jika rujukan wacana itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindakpidana terorisme, mesti dilihat kembali lebih cermat. 

Sebab penafsiran teroris dalam undang-undang itu luas, dan label itu dapat diberikan kepada kelompok siapapun.

“Justru ada kontradiksi dalam undang-undang itu. Misalnya Pasal 5 menyebut itu tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik,” ujarnya.

Kata Anum, selain itu perlawan OPM berbeda dengan kelompok terorisme pada umumnya. OPM memiliki satu tujuan, yaitu aspirasi atau kemerdekaan secara politik. 

Perbedaan lain, kelompok terorisme pada umumnya, memiliki tujuan pribadi atau kepentingan kelompok dalam lingkup terbatas.

Akan tetapi, OPM tidak memiliki tujuan pribadi dan ruang lingkupnya untuk memperjuangkan aspirasi politik merdeka. 

“Dari tujuan itu, sudah berbeda. Juga soal lokasi. Kalau OPM lokasinya kan hanya satu di Papua. Entah itu ada kelompok di tempat lain atau negara lain tapi tujuan utamanya diarahkan untuk Papua. Kelompok terorisme [pada umumnya], itu di mana saja dengan tujuan lebih beragam,” ucapnya.

Anggota Jaringan Damai Papua itu mengatakan, penyerangan terhadap masyarakat sipil oleh OPM selama ini memang tidak dibenarkan. Akan mereka memberikan definisi tersendiri.

Misalnya OPM menyebut warga sipil itu adalah mata mata. Akan tetapi, jika terorisme, mereka bisa saja melakukan penyerangan secara acak dan tidak terseleksi. 

“Itu definisi dalam undang-undang terorisme yang menyebut itu. Jadi ada perbedaan. Dengan perbedaan perbedaan itu, mestinya BNPT lebih cermat,” katanya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *