Sengkarut Pilkada Boven Digoel, Akademisi: Penyelenggara Kurang Paham Aturan

Metro Merauke – Sengkarut pilkada Kabupaten Boven Digoel yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) dipandang akibat penyelenggara tidak memahami aturan.

Dalam sidang sengketa pilkada Boven Digoel yang berlangsung secara daring, MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 4, Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba.

MK menyatakan Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan oleh perundang-undangan. 

Sebab bekas terpidana korupsi itu, belum lima tahun bebas dari lembaga pemasyarakatan. MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang di Boven Digoel.

Akademisi, Damianus Katayu, S.IP, M.A mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat. 

Menurutnya, pelanggaran pilkada Boven Digoel terjadi karena penyelenggara kurang memahami aturan.

“Pelanggaran dalam penetapan persyaratan pencalonan pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba terjadi sejak awal tahapan pemilukada,” kata Damianus, Selasa, (23/03/2021).

Katanya, penyelenggara pilkada pertama Boven Digoel 2005 hingga pilkada 2020 memiliki catatan tersendiri. Endingnya selalu bermasalah.

“[Belajar dari pengalaman itu] penyelenggara pemilu dituntut dapat menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi,” ujar Damianus yang pernah menjadi salah satu bakal calon Bupati Boven Digoel beberapa waktu lalu.

Ia berharap, dengan sengkarut ini pemerintah setempat dan pihak terkait dapat mengambil hikmah, agar hal serupa tidak lagi terjadi pada pilkada mendatang.

Warga Kabupaten Boven Digoel, terutama pendukung pasangan calonpun diharap berjiwa besar dengan keputusan MK itu.

“Peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat diharapkan, guna menciptakan situasi daerah yang tetap aman dan kondusif,” ucapnya (Sayd Madrid/Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *