UU Otsus Tidak Dapat Dijadikan Acuan Meminta Penarikan Pasukan dari Papua

Metro Merauke – Kekhususan yang dimiliki Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) tidak dapat dijadikan acuan meminta penarikan pasukan nonorganik dari Bumi Cenderawasih.

Menurut Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan perlindungan anak, Ribka Haluk, hingga kini ada sejumlah kewenangan yang masih merupakan ranah pemerintah pusat.

Kewenangan itu, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi atau hukum, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

“Kalau kita minta militer ditarik dari Papua, saya pikir sulit karena lima (enam) hal masih menjadi kewenangan pemerintah pusat meski di Papua berlaku Undang-Undang Otsus,” kata Ribka Haluk saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi Majelis Rakyat Papua, 19 Maret 2021.

Menurutnya, jika pihak di Papua tidak ingin ada pengiriman pasukan nonorganik ke provinsi tertimur Indonesia itu, UU Otsus Papua terlebih dulu mesti direvisi. 

Sebab selama sejumlah kewenangan masih dipegang pemerintah pusat, hal tersebut sulit diwujudkan. 

“Saya lihat, kami sendiri di pemerintahan belum semua memahami secara baik Undang-Undang Otsus. Makanya kalau ada yang kritik, kita mesti terima secara baik,” ujarnya.

Katanya, selama ini ketika berbicara Otsus Papua ada pihak berpandangan, kekhususan itu hanya mengenai anggaran. Tidak pernah bicara regulasi.

“Masih banyak pekerjaan rumah kita di tengah Otsus ini,” katanya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *