Komisi III DPRP Bahas Pembatasan Biaya Perjalanan Instansi Pemerintah

Metro Merauke – Komisi III DPR Papua (DPRP) yang membidangi anggaran menggelar rapat kerja atau raker, membahas pembatasan biaya perjalanan dinas instansi pemerintah, Jumat (22/03/2021).

Pembatasan biaya ini termasuk,  untuk dana perjalanan dinas anggota DPR Papua. Raker itu, melibatkan PT Garuda Indonesia wilayah Jayapura.

Ketua Komisi III DPR Papua, Adam Arisoy mengatakan pihaknya ingin memastikan pelaksanaan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 33 Taahun 2020. Keppres ini mengatur standar harga satuan regional seluruh kegiatan pemerintah daerah, termasuk di Sekretariat DPR Papua.

“Termasuk yang diatur dalam Keppres itu, standar harga transportasi tiket pesawat perjalanan dinas instansi pemerintah,” kata Benyamin Arisoy.

Menurutnya, sesuai aturan, standar maksimal harga tiket pesawat instansi pemerintah kini untuk rute Jayapura-Jakarta senilai Rp 4 juta untuk kelas ekonomi, dan Rp 7 juta untuk kelas bisnis.

Akan tetapi standar yang ditentukan itu lebih rendah dibandingkan harga tiket maskapai Garuda rute Jayapura-Jakarta. Kini untuk kelas ekonomi senilai Rp 5.100.000 dan kelas bisnis mencapai Rp 13 juta.

“Itulah yang kami diskusikan dengan pihak maskapai Garuda. Kami minta penjelasan, sebab kalau harganya seperti itu maka kita tidak bisa menggunakan maskapai Garuda. Baik anggota dewan maupun aparatur pemerintah yang mau perjalanan dinas,” ujarnya.

Komisi III DPR Papua merasa perlu membahas bersama regulasi itu dengan pihak maskapai, agar ke depan ada penyesuaian. 

Sebab jika tidak, berarti instansi pemerintah yang akan melakukan perjalanan dinas mesti menggunakan jasa maskapai lain.

“Sementara di satu sisi kita rasa lebih aman menggunakan maskapai Garuda karena mereka mengutamakan keselamatan,” ucapnya.

General Maneger PT Garuda Indonesia wilayah Jayapura, Radhitya Prastanika mengatakan sesuai keputusan dari pusat, harga tiket pesawat untuk perjalanan dinas instansi pemerintah menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditentukan.

Penyesuaian itu telah disepakati Kementerian Keuangan dan PT Garuda Indonesia, yang merupakan perusahaan BUMN. Kini tinggal diaplikasikan di setiap daerah termasuk Papua.

“Tidak hanya pada DPR Papua dan pemerintah daerah, juga di lembaga negara yang ada di daerah,” kata Radhitya.

Katanya, standar harga tiket maskapai Garuda untuk perjalanan dinas instansi pemerintah, disesuaikan dengan jarak rute yang ditempuh. Misalnya Jayapura-Jakarta senilai Rp 8 juta, pergi dan pulang untuk kelas ekonomi dan Rp 7 juta sekali jalan bagi kelas bisnis. 

Menurutnya, nominal ini telah mengalami penyesuaian, ada pemotongan harga sekitar 20 persen, dari harga tiket penumpang umum.

“Baik ekonomi ataupun bisnis sebetulnya nilainya sudah sama dengan pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan diaplikasikan di pemda,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *