Aset Bangunan dan Tanah Pemprov Papua Berpotensi Datangkan PAD

Metro Merauke – Sejumlah aset bangunan dan tanah milik Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua, berpotensi mendatangkan pendapat asli daerah (PAD).

Ketua Komisi III DPR Papua, yang membidangi anggaran dan aset daerah, Benyamin Arisoy mengatakan aset bangunan dan tanah itu misalnya Hotel Numbay di Dok V, Kota Jayapura dan tanah seluas 16 hektare di Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

“Kalau hotel ini dikelola secara baik, berpotensi mendatangkan PAD. Apalagi jika dikelola bersama pihak ketiga yang ingin berinvestasi, dalam jangka waktu tertentu,” kata Benyamin Arisoy, Senin (22/03/2021).

Menurutnya, begitupun aset tanah milik Pemprov Papua di Pasar Youtefa, berpotensi mendatangkan PAD. Hanya saja kini lahan itu telah ditempati warga. 

Padahal Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan hingga kini status tanah itu milik Pemprov Papua. 

“Hari inikan orang yang sudah ada di situ, tidak berhak karena tak memiliki legalitas. Ini dapat dikelola dengan baik sebagai sumber pendapatan karena itu milik pemerintah daerah,” ucapnya.

Kata Benyamin Arisoy, jika pemerintah mengambil alih tanah itu, dapat diterbitkan Hak Pengusahaan Lahan atau HPL. Dari HPL itu bisa diterbitkan hak guna bangunan kepada warga yang tinggal di situ dengan jangka waktu 20 tahun atau 30 tahun.

“Warga bisa tinggal di situ dengan nyaman karena sudah punya dasar hukum. Nanti kalau berakhir maka dibicarakan bagaimana. Dia sewa dan pemda menerima pendapatan,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Papua diingatkan mengoptimalkan aset bergerak dan jenis lainnya. Misalnya kendaraan dinas agar tidak setiap tahun anggaran dihabiskan untuk belanja aset. Dengan begitu, anggaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *