Pemprov Papua Diingatkan Maksimalkan Aset Daerah untuk PAD

Metro Meruke – Komisi III DPR Papua yang membidangi keuangan dan aset daerah mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, memaksimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H. Kusmato mengatakan dari penjelasan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah atau Bappeda Papua pihaknya, menyimpulkan masih banyak aset daerah yang belum dikelola maksimal.

Penjelasan itu diperoleh Komisi III DPR Papua saat rapat kerja (raker) bersama Bappeda Papua, Jumat (19/03/2021).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy itu selain dihadiri Wakil Ketua Komisi III, H. Kusmanto, dan Sekretaris Komisi III, Tan Wie Long juga beberapa anggota komisi, diantaranya H. Junaedi Rahim, dan Agus Kogoya.

“Aset Pemprov Paua yang belum dikelola secara baik di antaranya, PT Irian Bhakti dan Percetakan Rakyat Papua. Kami berharap ini bisa dimaksimalkan agar mendatangkan PAD bagi Pemprov Papua,” kata Kusmato akhir pekan kemarin.

Menurutnya, Komisi III DPR Papua akan mendukung Pemprov Papua membenahi aset daerah, agar dapat menjadi sumber PAD.

Dalam raker itu, kedua pihak juga membahas Kartu Papua Sehat (KPS), dan dana Otsus. Sejak 2020, tak ada lagi jaminan kesehatan untuk orang asli Papua melalui program KPS. 

Situasi ini terjadi karena pihak Badan Pemeriksa Keuangan berpandangan program itu menyebabkan dualiesme penggunaan anggaran. 

Sebab kini pemerintah telah memberlakukan jaminan kesehatan sosial kepada semua warga, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

“Akan tetapi ketika kami turun lapangan, beberapa rumah sakit menyatakan KPS sangat dibutuhkan orang Papua, khususnya di daerah pedalaman,” ujarnya.

Komisi III DPR Papua berharap KPS tetap diberlakukan. Namun mesti disesuaikan dengan aturan yang ada.

Sekertaris Bappeda Papua, Adolof Kambuaya mengatakan, berkaitan penggunaan dana Otsus pihaknya berencana mempublikasikan capaian penggunaannya. 

Sebab Otsus tidak hanya dilihat dari sisi anggaran, juga mesti melihat aspek lain di antaranya kewenangan. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *