Polda Papua Ungkap Alasan Penempatan Brimob di Daerah Rawan

Metro Merauke – Kepolisian Daerah atau Polda Papua mengungkap alasan mendasar penempatan personil Brimob di sejumlah daerah rawan di Papua.

Inspektur Pengawas Daerah atau Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare mengatakan, penempatan personil Brimob di daerah rawan merupakan kebijakan Mabes Polri.

Institusi Polri menempatkan pasukan elitenya itu  melakukan pengamanan daerah rawan di Papua, sebab Brimob yang memiliki kemampuan menghadapi kelompok bersenjata.

“Itu strategi Mabes Polri selain melakukan penegakan hukum. Jumlah pasukan Brimob di Papua ada 600 orang,” kata Kombes Pol Alfred Papare.

Pernyataan itu dikatakan Alfred Papare saat hadir sebagai narasumber mewakili Kapolda Papua, dalam Rapat Koordinasi Tim Kerja Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua, Jumat (19/03/2021).

Rapat Koordinasi di Kota Jayapura ini digelar Majelis Rakyat Papua, membahas tentang Implementasi Hak Asasi Manusia pada Wilayah Konflik di Provinsi Papua.

Menurut Alfred Papare, pasukan Brimob di Papua ditempatkan di beberapa daerah rawan. Di antaranya Mimika, Puncak, Nduga, dan Intan Jaya.

“Selama ini ada berbagai pihak yang bicara penarikan pasukan nonorganik. Akan tetapi itu bukan ranah kami di Polda Papua atau Kodam Cenderawasih. Itu ranah para pemimpin di pusat. Kami hanya mengikuti perintah,” ucapnya.

Rapat koordinasi ini juga menghadirkan pembicara dari Kodam XVII/Cenderewasih. Letnan Kolonel Abdul Azis yang mewakili Pangdam Cenderawasih mengatakan, setiap operasi yang dilakukan TNI berkaitan dengan kebijakan politik negara.

“Setiap operasi tergantung kebijakan politik negara. Tidak ada operasi tanpa persetujuan politik negara,” kata Letkol Abdul Azis.

Menurutnya, ada beberapa jenis operasi dalam institusi TNI. Di antaranya operasi tempur, operasi keamanan, operasi teritorial dan operasi Pengamanan Perbatasan.

Yang dilakukan di Papua kini adalah operasi teritorial dan operasi Pengamanan Perbatasan. Oparasi teritorial adalah merangkul masyarakat untuk membangun daerah bersama. 

Sementara operasi pengamanan perbatasan, adalah menjaga atau melakukan pengamanan di batas Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga Papua Nugini. 

Ia mengakui, dalam setiap operasi pasti akan menimbulkan dampak. Akan tetapi, dampak itu mesti diminimalisir. Operasi baru akan dikatakan berhasil jika dampak yang ditimbulkan bisa diminamalisir.

“Dalam bertugas, selalu saja ada pelanggaran yang dilakukan oknum prajurit TNI. Akan tetapi pihak institusi TNI, terus berupaya agar ke depan tak ada lagi pelanggaran di lapangan,” ujarnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *