Diperkirakan Ada Berbagai Tantangan di Papua pada 2021

Metro Merauke – Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP mempublikasikan laporan situasi umum hak asasi manusia (HAM) 2020 di Papua, Rabu (17/03/2021).

Selain menyampaikan situasi HAM di Papua selama tahun lalu, AlDP juga memperkirakan ada berbagai tantangan pada 2021 ini.

Direktur AlDP, Latifah Anum Siregar mengatakan tantangan itu di antaranya, macetnya penegakan hukum terhadap sejumlah peristiwa kekerasan yang dialami oleh masyarakat sipil. 

Sikap pemerintah yang tidak serius menyelesaikan kasus Wasior 2001, Wamena 2003, dan Paniai 2014.

Termasuk cara pemerintah memaksakan revisi Undang-Undang Otsus di Papua dan pemekaran provinsi tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan, dan tak adanya partisipasi rakyat Papua.

“Situasi ini dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat sipil. Terutama para korban terhadap pemerintah, dan memperluas resistensi dari rakyat, juga meningkatkan eksternalisasi isu Papua,” kata Anum Siregar.

Menurutnya, ketidakpercayaan warga sipil juga dapat terjadi jika penegakan hukum masih digunakan untuk melakukan refresif dan intimidasi terhadap gerakan masyarakat sipil. 

Memperluas stigma separatis dalam menghakimi seorang atau kelompok tertentu, termasuk membangun gap, permusuhan antara negara dan masyarakat atau di antara kelompok masyarakat.

Kekhawatiran akan perpecahan di antara masyarakat sipil, khususnya di antara orang asli Papua juga merupakan tantantangan pada tahuh ini.

Apalagi jika situasi itu makin meluas di antara masyarakat sipil dan pemerintahan tingkat lokal. Segregasi berbasis etnis, agama dan ideologi, berkembangnya sentimen negatif terhadap etnis tertentu, dapat melamahkan solidaritas di antara masyarakat sipil.

Tantantangan lainnya, pendekatan keamanan yang masih berbanding lurus dengan meningkatnya kekerasan antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM di Intan Jaya, Nduga serta di beberapa wilayah lain. 

“Bertumbuhnya gerakan perlawanan bersenjata yang menyebar di wilayah pegunungan, dan lebih provokatif seperti ajakan perang,” ujarnya.

Kata Anum, sejalan dengan itu tindakan represif dan penangkapan terhadap masyarakat sipil akan meningkat atas tuduhan sebagai mata-mata. 

Akibatnya masyarakat sipil makin terdesak di kampungnya sendiri, tanpa perhatian dan pelayanan pemerintah.

Selain itu, dikhawatirkan kebijakan terkait perlindungan hutan, air dan sumber daya alam lainnya yang masih berorientasi pada kepentingan investor akan terus memicu perlawanan dari masyarakat adat.

“Situasi itu berpotensi meluas dengan melibatkan aparat keamanan, sehingga konflik sumber daya alam yang berimplikasi politik, makin sulit dihindari,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *