Perlu Regulasi Mengatur Rekrutmen Anggota Polri di Papua

Metro Merauke – Penerimaan calon anggota Polri di Papua dinilai perlu diatur dengan regulasi, agar tidak selalu menimbulkan protes.

Sebab selama ini, hampir setiap rekrutmen calon anggota Polri di Papua selalu diwarnai protes. Mulai dari penerimaan Bintara hingga perwira.

Mantan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPR Papua Papua, John Nasion Roby Gobai mengatakan dalam regulasi itu dipertegas persentase kuota untuk anak asli Papua dan non-Papua.

“Dalam regulasi ditegaskan, persentase 80 persen untuk anak asli Papua dibagi rata ke lima wilayah adat. Sedangkan 20 persen untuk non-Papua, mengutamakan anak, cucu perintis dan umum,” kata John Gobai, Selasa (16/03/2021).

Regulasi penerimaan calon anggota Polri di Papua dinilai sejalan dengan amanat Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus atau Otsus Papua. Pasal itu mengatur mengenai kepolisian daerah Papua.

“Regulasi daerah itu mesti diperkuat dengan Peraturan Kapolri, terkait tambah jumlah Bintara polisi anak asli Papua. Tambah jumlah polisi perwira pertama, menengah dan tinggi dari anak asli Papua,” ujarnya.

Selain itu, dalam regulasi nantinya juga mengatur penempatan jabatan di Polsek, Polres dan Polda dengan memprioritaskan anak asli Papua. Pengangkatan Kapolda Papua juga mesti diatur mekanismenya.

Ketika menjabat anggota DPR Papua periode 2014-20219, John Gobai berupaya mendorong adanya regulasi yang mengatur seleksi calon Bintara dan perwira Polri asli Papua.

Ia telah seringkali menyampaikannya dalam forum resmi. Saat pertemuan dengan gubernur, Majelis Rakyat Papua, dan Polda Papua. Akan tetapi hingga kini tidak ada tindaklanjutnya.

“Jangan nanti tiba masa, tiba akal. Para pengambil kebijakan dan politikus di Papua inikan terlalu banyak pencitraan,” ucapnya.

John Gobai menyatakan telah membuat draf regulasinya. Draf itu telah diserahkan kepada Kapolda Papua, Wakil Gubernur Papua dan secara lisan kepada Ketua DPR Papua.

“Mari kita dukung pembuatan payung hukum, agar ada diskriminasi positif terhadap orang asli Papua. Mulai dari Kapolda hingga Bintara. Jangan nanti ada masalah baru kita mau cari solusi,” katanya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *