Perlu Meniru Cara Gusdur Melakukan Pendekatan di Papua

Metro Merauke – Amnesty Internasional berpandapat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu meniru cara Abdul Rahman Wahid atau Gusdur dalam melakukan pendekatan di Papua.

Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid mengatakan, semasa menjabat Presiden Republik Indonesia ke-4, Gusdur melakukan pendekatan terhadap Papua dengan cara humanis. 

Bersikap negarawan, berdialog dengan orang Papua dan para tokoh di provinsi tertimur Indonesia itu. 

“Memang diperlukan seorang negarawan, seperti Gusdur. Ini yang kita belum punya. Apakah bisa, ya bisa asal ada kemauan,” kata Usman Hamid melalui panggilan teleponnya kepada Metro Merauke, akhir pekan kemarin.

Presiden Jokowi dinilai bisa melakukan cara yang ditempuh Gusdur di Papua. Sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kalangan sipil. Bukan pimpinan militer pada masa Orde Baru. 

“Jokowi bisa seperti Gusdur. Karena Jokowi sudah mulai melakukan pembebasan tahanan politik pada 2015. Jokowi bukan pemimpin militer pada masa Orde Baru,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan senjata dalam konflik tidak dapat menyelesaikan masalah. Ini terbukti di Aceh dan Timor Timur atau kini Negara Timor Leste.

Penggunaan senjata hanya menyebabkan jatuh korban dari kalangan masyarakat sipil, dan aparat keamanan. 

Sudah terbukti pula pendekatan politik lebih efektif. Misalnya pembebasan tahanan politik atau tapol. Cara ini pernah dilakukan para Presiden RI sebelum Jokowi.

Di antaranya Soekarno, Soeharto pada 1977 di Timtim, meski sejumlah orang di sana kembali dipenjarakan.

Presiden Indonesia ke-3, BJ Habibie pada 1998, Gusdur pada 1999 hingga 2001, dan pada era Susilo Bambang Yudhoyono yang membebaskan tapol di Aceh.

Pembebasan tahanan politik dinilai akan menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang dianggap memberontak.

Begitu juga pendekatan damai melalui dialog. Membuat kesepahaman, terbukti dapat menghentikan konflik dan kekerasan. 

“Misalnya di Aceh. Begitu juga di Timtim. Setidaknya menghentikan pertumpahan darah. Sekarang tinggal Papua. Cara pandang nasionalisme dan ideologi yang sempit perlu diubah dalam praktik bernegara,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *