“Gerbangku Ratusan Juta ke Kampung Bisa Direalisasikan, Masa Dana Kelompok Pemberdayaan Tak Bisa?”

Metro Merauke – Ini pukulan telak bagi kelompok yang sedang panik setelah Calon Bupati-Wakil Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT-H. Riduwan memprogramkan uang tunai bagi setiap kepala keluarga (KK) yang akan diturunkan melalui kelompok 50.

 “Lima tahun silam, ketika menjabat sebagai Bupati Merauke (2011-2016), melalui Program Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku), saya menurunkan dana hingga 500 juta untuk setiap kampung dan manfaatnya sangat besar dirasakan langsung masyarakat,” ungkap Romanus Mbaraka saat kampanye terbatas di Semangga Rabu (21/10).

Untuk program sekarang, lanjut Romanus yakni menurunkan uang tunai yang diterima  oleh setiap kepala keluarga, tetapi penyalurannya kepada kelompok 50.

Cabup Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT sedang berjabatan tangan dengan masyarakat | LKF

 “Masa hanya dalam bentuk kelompok, saya tak bisa turunkan uang?  Itu program yang sudah pasti direalisasikan, setelah rakyat memberikan kepercayaan kepada kami memimpin lima tahun mendatang,” tegasnya.

Romanus mengaku, dirinya akan mengeksekusi program dimaksud, karena tahu caranya. “Orang mempertanyakan dari mana bisa dapatkan uang, saya  santai saja.  Karena memang saya pernah lahirkan program Gerbangku dan itu berjalan lancar selama lima tahun di semua kampung,” ungkapnya.

 Dikatakan, sesungguhnya program uang tunai adalah turunan dari Gerbangku. Hanya saja mekanismenya di rubah. Dimana dulunya dana Gerbangku  masuk ke rekening kampung, kalau program ini tidak. Uangnya melalui kelompok pemberdayaan dan selanjutnya  diambil dan dibagkan kepada setiap kepala keluarga yang sudah masuk dalam kelompok 50.

Dengan uang tunai kepada setiap KK yang diberikan, bisa digunakan sebagai  modal usaha sekaligus mengurangi ketergantungan kepada pinjaman di RMU, bank maupun rentainer.

Pupuk Jadi Skala Prioritas
Lebih lanjut Romanus mengatakan, persoalan tentang pupuk juga menjadi skala prioritas untuk diperhatikan, karena sejak dirinya tak menjabat bupati lagi, teriakan petani soal kesulitan mendapatkan pupuk jelang musim tanam selalu menjadi hal  serius.

“Memang kalau pupuk lancar dan diterima petani, bupatinya harus mengetahui pasti berapa luasan lahan yang dibuka. Lalu mengikuti pembahasan di Kementerian Pertanian, sehingga jatahnya diberikan,” kata dia.

Jika bupatinya  tak hadir, otomatis kepala daerah lain yang hadir, pasti meminta dan jatah Merauke akan dialihkan. Sehingga pasti terjadi kelangkaan disaat petani membutuhkan.

Selain itu, jelas Romanus, pengawasan melekat harus dilakukan. Dimana begitu pupuk naik ke atas kapal diawasi. Jika tidak, karung pupuk subsidi maupun non subsidi akan bocor. “Begitu pupuk sampai di Merauke dan disalurkan dari agen ke pengecer, harus ikut diawasi agar tidak hilang,”  pintanya. (LKF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *