Mesti Transparan Menyampaikan Data Kasus Korona di Papua

Metro Merauke – Pemerintah dan para pihak yang terlibat penanganan pandemi korona di Papua, diingatkan transparan dalam menyampaikan data kasus ke publik.

Anggota Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Natan Pahabol mengatakan dalam angka, akumulatif kasus COVID-19 di Papua hingga kini mencapai 8.000 lebih.

Akan tetapi, masih banyak warga yang tak yakin dengan angka itu. Bahkan kini sebagian warga tidak lagi peduli dengan pandemi korona, meski pada awal munculnya wabah ini mereka sempat khawatir.

“Jadi saya pikir data-data ini harus diperjelas. Jangan sampai karena orang sakit lain dianggap COVID [19]. Jenis penyakit mesti diklarifikasikan juga,” kata Natan Pahabol, Kamis (15/10).

“Di Papua inikan pandemi malaria masih tinggi. Kalau orang malaria, gejalanya hampir sama dengan COVID. Badan juga demam, dan nafas terkadang sesak.”

Menurutnya, jika perlu minimal inisial dan daerah asal atau alamat mereka yang dinyatakan positif korona disampaikan ke publik. Ini agar masyarakat yakin dan tidak beranggapan jumlah kasus hanya dalam angka.

“Jadi saya pikir perlu ada transparansi angka. Intinya angka tinggi di Papua ini perlu transparansi. Jangan sampai penyakit lain disebut COVID. Jangan dicampur aduk,” ucapnya.

Ia juga menyarankan pemerintah provinsi Papua dan kabupaten-kota menambah alat Polymerase Chain Reaction atau PCR. Alat yang digunakan menguji sampel pasien yang diambil dengan metode swab.

Katanya, keterbatasan peralatan PCR di Papua, mesti menjadi perhatian, karena kondisi itu sehingga pasien mesti menunggu hasil pemeriksaan PCR dalam rentang waktu satu hingga dua pekan.

“Mestinya hasilnya itu paling lambat didapat masyarakat dalam waktu dua hari. Kalau orang sakit hari ini mereka mesti langsung dilayani dan hasil diagnosis penyakitnya secapatnya harus dipastikan,” ujarnya. (Arjuna)