Di Bawah Ancaman KKB, Polda Papua Deteksi Dini Pilkada Papua

Metro Merauke – Polda Papua meningkatkan deteksi dini guna pemetaan kerawanan potensi konflik dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada serentak 2020 di 11 Kabupaten di Papua.

“Khususnya ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini KKB semakin eksis dan melakukan berbagai gangguan keamanan bahkan mengakibatkan timbulnya korban jiwa baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal pada Beritasatu.com, Rabu (14/10/2020).

Untuk itu Polda Papua menggelar Joint Analysis Bidang Kamneg 2020 untuk mengevaluasi situasi dan kondisi yang berkembang yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh seluruh satuan jajaran selaku pengemban tugas intelijen.

Juga perlu menyamakan pola pikir dan pola tindak dibidang operasional, termasuk mengantisipasi kegiatan pemerintah dan masyarakat yang berskala besar termasuk Pilkada di 11 Kabupaten di Provinsi Papua.

“Agar dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi panitia dan peserta sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan produk dan langkah-langkah yang tepat,” tambah Kamal.

Kegiatan analisis itu dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Mathius D Faikhiri dan berlangsung Selasa (14/10/2020). Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kabaintelkam Polri yang diwakili Kombes Djati Wiyoto Abadhy, Staf Kepresidenan Laos Deo Calvin Rumayom, dan Pejabat Utama Polda Papua.

Provinsi Papua akan melaksanakan pilkada serentak 2020 di 11 Kabupaten yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Juga di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nabire.

Selain KKB, potensi kerawanan tersebut antara lain berupa konflik antar pendukung partai, konflik antar partai politik, dukungan ganda partai politik, politisasi SARA antar paslon dan antar pendukung.

Lalu politik identitas, berita hoax, gangguan kamtibmas terkait pemilu, money politic, dan black campaign.

Sumber:BeritaSatu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *