Pengusutan Mahar Politik Terbentur Regulasi

Metro Merauke – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan praktik politik kotor dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sulit terungkap akibat keterbatasan kewenangan. Padahal potensi pelanggaran sangat tinggi seperti diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 82 persen calon kepala daerah mendapat pembiayaan dari sponsor.

Biaya dari pihak ketiga kepada cakada salah satunya digunakan untuk membayar rekomendasi partai politik atau mahar politik. Sejumlah informasi dan laporan menyangkut hal itu sulit ditindaklanjuti Bawaslu akibat keterbatasan waktu yakni lima hari kerja sesuai regulasi.

“Pada tahapan pencalonan kewenangan Bawaslu mengawasi adanya potensi mahar politik. Yang bisa juga bersumber dari sponsor yang disebutkan tadi (oleh KPK),” kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo kepada Media Indonesia, Sabtu, 12 September 2020.

Menurut dia, pengawasan Bawaslu terhadap subjek yang melakukan mahar politik, pemberi dan penerima mahar bisa dikenakan sanksi pidana.

Bawaslu baru menerima satu laporan terkait dugaan mahar politik di Kabupaten Gorontalo. Ada juga dua informasi awal mengenai praktik mahar politik di Kabupaten Merauke dan Selayar.

“Jadi masih sangat kecil kasusnya. Memang butuh kerja keras dan temuan KPK menjadi informasi yang sangat penting dan tentunya peran KPK akan sangat membantu menemukan peristiwa mahar politik ini,” kata dia.

Praktik mahar politik tidak mudah diungkap karena karakteristik secara umum dilakukan di tempat tertutup dan baru terkuak jika ada pihak yang dirugikan. Hal itu seperti terjadi pada Pilkada 2018 di Jawa Timur, Cirebon, dan Palangkaraya.

“Namun seluruhnya belum ada yang sampai pada tahapan penyidikan,” ujarnya.

Faktor penyebabnya, kata dia, proses pembuktian yang rumit. Padahal pengungkapan perkara yang paling berpengaruh terdapat pada tahap pembuktian.

“Sehingga ketika tidak ada alat bukti dan saksi sulit sekali untuk dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Misalnya kasus di Jawa Timur tidak ada alat bukti yang bisa kami temukan. Kalau kasus Cirebon pada waktu itu masih sebatas meminta belum ada transaksi sehingga tidak memenuhi unsur,” papar dia.

Hal lain yang menyebabkan mahar politik sulit ditindak yakni keterbatasan waktu pengumpulan alat bukti yang dibatasi lima hari. Waktu yang cukup akan dapat membantu Bawaslu mengklarifikasi, menemukan, dan memeriksa alat bukti.

“Jadi solusinya dengan perbaikan regulasi. Pengaturan tentang batas waktu perlu dipertimbangkan,” kata dia.

Sumber: https://www.medcom.id/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *