Hendrikus Mahuse Beri Klarifikasi Tudingan Mahar Politik Pilkada 

Foto Ist

Metro Merauke – Bakal calon bupati (bacabup) pada Pilkada di Merauke, Papua, Hendrikus Mahuse dengan tegas membantah adanya tudingan yang menuduh dirinya melakukan praktik mahar politik terhadap salah satu partai politik (parpol), yakni PKS yang mengusungnya dalam pencalonan bupati di Merauke, dan telah viral di media sosial.

Menurut bacabup Hendrikus, ungguhan video berdurasi 49 detik telah diplintir dengan pembubuhan caption yang tak sesuai kondisi sebenarnya.

“Saya mau sampaikan kepada masyarakat terkait video yang viral. Sebenarnya video itu, pertemuan tim pemenangan kami dengan PKS. Di dalam gambar ada uang, sebagai kandidat kita percayakan pada PKS untuk mengurus atribut kampanye. Jadi uang yang kelihatan itu bukan untuk menyuap atau mahar untuk mendapatkan rekomendasi, itu tidak benar,” bebernya, Kamis (10/9).

Terkait hal tersebut, dirinya akan memperkarakan lewat jalur hukum terhadap oknum yang dinilai tak bertanggungjawab, mengunggah dan menyebar luaskan video di media sosial tanpa tahu kejadian yang sesungguhnya.

“Kita akan tempuh langkah hukum, ini pencemaran nama baik. Siapa yang mengunggah video dan mensherenya sudah kita ketahui. Tindakannya sangat merugikan kami,” katanya.

Ia pun meminta simpatisan maupun masyarakat Merauke untuk tidak terpancing dengan permasalahan tersebut.

Bawaslu Merauke Lakukan Penelusuran
Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Merauke, belum dapat memutuskan terkait video viral yang mencatut nama salah satu bakal calon bupati dalam Pilkada Merauke 2020, sebagai pelanggaran Pemilu atau tidak.

Foto Ist

Dikatakan Felix Tethool, Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu tmerasa perlu untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu.

Menurutnya, video yang sudah beredar melalui media sosial itu, secara kasat mata dinilai sangat abstrak, sehingga butuh waktu untuk menelusuri isi video tersebut.

“Kita belum bisa pastikan masuk pelanggaran atau tidak. Sementara kita dalami videonya dulu. Secara kasat mata untuk dijadikan bukti susah, karena abstrak, mentah dan perlu ditelusuri,” terangnya kepada wartawan.

Dikatakannya, sesuai ketentuan, diketahui adanya aturan yang memang melarang namanya mahar politik.

“Di dalam aturan jelas, bukan hanya parpol, tapi orang perorang yang memberikan juga kena. Bila dia mencalonkan, sanksinya bisa dibatalkan sebagi calon. Itu sebagai dasar hukum dari pelanggaran, kalau terbukti. tapi kan semua ini belum jelas. Dari undang-undang Pemilu kita perlu telusuri dulu,” terangnya.

Felix menilai, terkait permasalahan tersebut, bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dapat menempuh jalur hukum. (Nuryani)

1 Komentar

Tinggalkan Balasan