Defisit Anggaran, Pemkot Jayapura Hentikan Rapid Test Massal 

Ilustrasi Rapid Test - IST

Metro Merauke – Pemerintah Kota atau Pemkot Jayapura memutuskan menghentikan rapid test massal COVID-19 di sejumlah lokasi sejak beberapa bulan terakhir, karena defisit anggaran.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano telah memerintahkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura, dan Dinas Kesehatan tidak lagi melakukan rapid test massal.

Pernyataan itu dikatakan Benhur Tomi Mano dalam arahannya saat apel bulan Kemerdekaan RI ke-75, Jumat (24/07).

“Dana [APBD] kita bukan saja untuk COVID [19], masyarakat juga butuh dana itu untuk pembangunan, ekonomi, dan lainnya. Dana kita sudah terkuras habis untuk COVID. Kita sudah defisit anggaran yang cukup besar,” kata Tomi Mano.

Awalnya Pemkot Jayapura melakukan rapid test secara massif, untuk deteksi dini terhadap munculnya kasus baru.

Dengan begitu, warga yang berpotensi terpapar korona dapat segera ditangani, agar secepatnya sembuh.

Akan tetapi, seiring waktu jumlah pasien di ibu kota Provinsi Papua itu terus meningkat. Situasi ini diduga merupakan dampak dari tes cepat massal yang massif dilakukan.

“Kabupaten lain tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan, angka mereka tidak pernah naik. Mereka [tetap] berada di zona hijau. Kita sudah ribuan, karena kita melakukan rapid test massal,” ujarnya.

Meski menghentikan rapid test massal namun kata Tomi Mano, Pemkot Jayapura tetap melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayahnya dengan metode contact tracking.

Contact tracking merupakan metode penelusuran untuk mengetahui siapa saja yang bertemu, dan bersentuhan dengan penderita korona.

Metode ini memudahkan petugas kesehatan melakukan tindakan, juga mencegah meluasnya penyebaran virus.

Metode contact tracking dilakukan dengan tiga cara, yakni mengidentifikasi kontak, mendata kontak dan kontak tindak lanjut. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan