Nama Koalisi Belum Diumumkan, Romanus: ‘Kan Baru Dua Partai Politik’

Bacabup Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT sedang berikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan | LKF

Metro Merauke – Bakal Calon Bupati (Bacabup) Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT memberikan pernyataan  yang  mengundang teka-teki  serta tanda tanya berbagai kalangan.

Begitu disodor pertanyaan sejumlah wartawan di VIP Bandara Mopah Jumat (24/7) terkait nama koalisi yang akan digunakan, Romanus dengan santai mengatakan, “Kan baru dua partai politik yang resmi sebagai pengusung pasangan ROMARIN yakni PKB serta Partai Demokrat.”

“Kalau saya umumkan sekarang nama koalisinya, tidak elok dengan partai lain. Tunggu  ada partai lain yang bergabung untuk kita sama-sama, baru saya komit umumkan.  Karena 99 persen  sudah ada partai politik memiliki keterwakilan di DPRD Merauke, bergabung dengan ROMARIN,” ungkapnya.

Ditanya parpol yang  hendak bergabung, Romanus enggan menyebutkan. Tetapi jelasnya bargaining masih terbuka. Untuk partai yang akan menyusul, nanti masyarakat Merauke tahu.

“Pada dasarnya saya telah melakukan komunikasi politik dengan hampir seluruh partai politik dan baru ada jawaban adalah PKB serta Partai Demokrat berupa rekomendasi dan B1KWK disertai surat keputusan (SK),” katanya.

Dengan dukungan parpol yang telah memenuhi syarakat mendaftar ke KPU Merauke, Romanus memohon  kepada masyarakat memberi dukungan bersama H. Riduwan.

“Saya punya cita-cita kalau Tuhan sayang dan dengan pengalaman pernah menjabat,  akan memberikan hak penganggaran kepada rakyat. Sehingga mereka bisa memanfaatkan   dana dari APBD yang mencapai Rp 2,4 triliun yang dirumuskan dalam bentuk pemberdayaan,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurutnya, berbagai usaha dapat dilaksanakan, namun tentunya harus sesuai aturan. “Ya, pasti kami komunikasi dengan BPK, KPK, kepolisian serta kejaksaan terlebih dahulu, juga melihat undang-undang  keuangan RI,” katanya.

Tujuannya agar begitu kepala daerah mengeluarkan diskresi pemberdayaan rakyat apakah dengan pendekatan hibah  atau pendekatan jaminan, harus sesuai aturan. “Jadi jelasnya adalah saya bersama H Riduwan bertekad memberikan hak penganggaran kepada rakyat,” tegas dia. (LKF)

Tinggalkan Balasan