Aloysius Dumatubun Laporkan Pengurus PMI ke Polres Merauke

Salah seorang warga Merauke, Aloysius Dumatubun | LKF

Metro Merauke – Salah seorang warga Merauke, Aloysius Dumatubun yang juga notaris melaporkan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Merauke ke Polres setempat.

Alasan bersangkutan melapor, lantaran pengurus mempekerjakan orang tidak sesuai keahliannya ketika masyarakat akan mendonorkan darahnya di Kantor PMI Cabang Merauke.

Hal itu disampaikan Aloysius saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan Kamis (21/5). “Saya adalah pendonor darah setia di PMI yang sudah 55 kali. Karena biasanya tiga bulan sekali, melakukan donor,” ungkapnya.

Ia menceriterakan, beberapa hari lalu mendatangi PMI Cabang Merauke hendak melakukan donor. Biasanya sebelum donor, petugas melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. “Saat itu suhu badan saya 35 derajat, lalu tensi darah 120/80. Sedangkan HB-17 dan berat badan 83 kilogram,” ungkapnya.

Setelah dilakukan komunikasi, menurutnya, ternyata petugas itu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kabupaten Asmat. “Lalu bukan darah saya diambil, tetapi disuruh pulang. Alasannya karena aturan seperti demikian. Lalu saya marah dan menanyakan kapan pelayanan PMI seperti begini,” tegasnya.

Setelah tak berhasil mendonor, keesokan harinya Sabtu 16 Mei diminta kembali ke PMI. Namun karena kesibukan lain, sehingga Senin 18 Mei 2020 baru datang.

“Begitu datang, saya diminta siap diambil darah. Namun saya protes, karena dua hari ia tak mengetahui kondisinya. Sehingga harus diperiksa kembali mulai pengecekan tensi darah, HB dan lain-lain,” ujarnya.

Lalu, jelas Aloysius, dirinya naik ke tempat tidur dan dipasang alat untuk pengambilan darah. “Nah saya kaget karena begitu berbicara dengan petugas, ternyata dia adalah bidan. Setahu saya bidan itu mengurus ibu-ibu yang hendak melahirkan,” tegasnya.

“Kok bisanya petugas unit transfusi darah PMI mempekerjakan petugas kesehatan yang tak sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Tetapi saya bersyukur sampai hari ini tak terjadi apa-apa,” katanya.

Namun, lanjut dia, yang ingin disampaikan adalah jangan sampai ada masyarakat Merauke menjadi korban. Karena sesuai peraturan organisasi PMI Nomor 01 Tahun 2016, putusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2018 dan Peraturan Menkes Nomor 83 tahun 2018, disitu sudah jelas. Dimana boleh mengambil darah hanya orang yang mempunyai pendidikan khusus.

“Saya tak menyalahkan bidan itu. Malah saya berterimakasih karena mengambil darah saya secara sempurna. Namun dari sisi disiplin ilmu, tidak boleh,” ujarnya.

Dumatubun mengaku, setelah melihat adanya surat yang dikeluarkan Ketua PMI Merauke, Vincentius Mekiuw terdapat 10 petugas PMI yang memiliki ijazah khusus dirumahkan.

“Tidak bisa seenaknya mengistirahatkan mereka. Kalau mengistirahatkan kesepuluh orang itu, pelayanan pengambilan darah di PMI distop sementara waktu dulu,” katanya.

Sebagai solusinya, menurut dia, mereka harus dikembalikan bekerja di PMI seperti biasa. Ini demi masyarakat Merauke. Jika ada yang meninggal, siapa yang harus bertanggungjawab?

Ia mengaku mengambil langkah melapor ke Polres Merauke agar tak ada masyarakat menjadi korban. Sehingga perlu dilakukan penyelidikan. Karena yang boleh mengambil darah adalah mereka yang memiliki ijazah khusus. Tak bisa seorang bidan punya keahlian menangani orang melahirkan, mengambil darah masyarakat.

Ditanya siapa dilaporkan, Aloysius mengaku pengurus PMI Merauke. Karena mereka mempekerjakan tenaga tak sesuai keahlian yang dimiliki.

Pelaksana Tugas Ketua PMI Merauke, Dominikus Ulukyanan melalui telpon selulernya membantah telah menggunakan tenaga yang bukan sesuai spesifikasi ilmunya di PMI.

“Bagi saya orang yang menyebarkan itu omong kosong. Mereka bermasalah di PMI. Betul ada pemberhentian beberapa anak, karena PMI perlu menyesuaikan dengan kriteria. Salah satu tugas adalah pendidikan. Yang kita punya selama ini adalah tamatan SMA,” katanya.

Ulukyanan menegaskan, mereka yang diambil dan dipekerjakan sekarang di PMI, mempunyai kompetensi. Selama ini juga PMI dikelola manual, yang penting ikut pelatihan dan jadi.

Sesungguhnya, jelas dia, 10 orang tersebut tak diberhentikan. Hanya mereka sendiri melakukan mogok dan sengaja tak masuk. Sementara PMI harus melaksanakan tugasnya.

Soal laporan ke Polres Merauke, Ulukyanan mengaku sangat siap. “Dulu Aloysius Dumatubun di PMI, hanya dipecat, sehingga ada kebencian disitu,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Merauke, Ajun Komisaris Polisi (AKP). C. Rhamdhani mengakui adanya surat pengaduan Aloysius Dumatubun. “Ada laporan dari SPKT kalau beliau melapor. Tetapi apa yang dilaporkan, kami belum paham,” katanya.

Namun, lanjut Kasatreskrim, SPKT meminta Aloysius membuat pengaduan ke Kapolres Merauke. Hingga kini suratnya belum turun dari Kapolres guna ditindaklanjuti. (LKF)

1 Komentar

Tinggalkan Balasan