Tantangan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Tengah Pandemi Covid 19

Muchlas Rastra Samara Muksin S.H

Saat ini dunia sedang gempar dengan adanya wabah yang menyerang hampir seluruh Negara termasuk Indonesia salah satunya, permasalahan ini menjadi semakin rumit bagi Negara untuk melakukan Penegakkan hukum dan pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat Indonesia. Pada mulanya kejahatan merupakan masalah sosial bagi suatu lingkungan masyarakat tertentu (nasional) namun juga sebagai masalah yang dihadapi seluruh masyarakat dunia, hal itu merupakan fenomena Internasional. Maksudnya ialah tidak hanya disebabkan oleh jumlah yang terus meningkat namun kualitasnya yang dipandang serius antara masa -masa terdahulu sebagaimana tertuang dalam deklarasi kongres PBB yang ke empat di tahun 1970 “ believing thet the problem of crime in many countries in is new dimensions is far more serious thet at any othertime in the long history of these congresses” intinya membicarakan masalah kejahatan dan pembangunan yang dianggap memiliki ukuran baru tidak lagi sebagai suatu cacat kemasyarakatan (a social blemish) sekarang kejahatan telah diakui sebagai suatu masalah socio politik yang tidak hanya sebatas menuntut tindakan yang bersifat teknis namun juga perunya tindakan yang cakupanya luas pada tingkatan politik tertinggi .

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai metode namun hasilnya belum tentu memuaskan. Jika usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana dan pemidanaan. Sudah barang tentu usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan problem sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting sejalan dengan pendapat Herbert L. Packer .

Menelaah dalam usaha penanggulangan kejahatan menurut Walter C Reckless menjelaskan sayarat-sayarat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil antara lain yakni :

  1. Sistem organisasi kepolisian yang baik
  2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
  3. Hukum yang berwibawa
  4. Pengawasan dan pencegahan kejahatn terkoordinir
  5. Partisipasi masyarakat.

Pada poin satu telah menjelaskan mengenai upaya penanggulangan yang mengaharuskan sistem organisasi kepolisian yang baik, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kepolisian negara republik indonesia merupakan garda terdepan dalam penanggulangan kejahatan dimasyarakat mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisan Negara Republik Indonesia bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tantangan aparat kepolisian antara lain dengan meningkatkan kemantapan dan pembinaan hukum dalam rangka Law Enforcement yakni upaya memelihara dan membina kemampuan dan kemantapan aparatur penegak hukum termasuk kepolisian dalam menegakkan hukum di indonesia.

Namun disisi lain penegakkan hukum dimasa pandemic covid-19 memiliki tantangan yang serius bukan hanya berasal dari kemantapan internal kepolisian saja namun juga dari eksternal yakni masyarakat yang melakukan kejahatan di masa pandemic covid ini.

Pada masa pandemic ini Kapolri mengeluarkan Surat Telegram No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020. Telegram tersebut berisi tentang penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang dilakukan Polri selama penyebaran Covid-19 pada prinsipnya sebuah pilihan terakhir atau ultimum remedium, di mana Polri mengedepankan upaya preventif dan preemtif, Setidaknya terdapat lima surat telegram yang telah diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis di tengah pandemi Covid-19. Telegram tersebut berisi pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.Surat telegram pertama bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kedua, surat telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.Ketiga, surat telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang siber. Keempat, surat bernomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 ihwal penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB. Keempat, surat bernomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 ihwal penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB. itu bang yang keempat. Surat kelima, Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19. Surat telegram ketiga yang mengatur tentang penanganan kejahatan di ruang siber menuai kritik. Sejumlah pihak meminta agar kepolisian berhati-hati dalam menjerat pengina Presiden selama masa pandemi corona ini. Dalam surat telegram itu, Kapolri menginstruksikan agar jajarannya melaksanakan patroli siber untuk monitoring situasi berita opini, dengan sasaran hoaks terkait covid-19, serta hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona. (Serta) Penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah,” bunyi surat telegram yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, atas nama Kapolri Jendral Idham Azis. (CNN Indonesia rabu 8/4/2020)

Pihak kepolisian harus berhati-hati dalam hal melakukan penegakkan hukum di masa pandemic covid 19. Sensitivitas kepolisian diperlukan dimasa wabah yang sedang menghampiri bangsa indonesia, terlebih lagi dengan adanya kebijakan asimilasi oleh kementrian hukum dan Ham yang membebaskan ribuan napi dengan harapan mengurangi kemungkinan resiko terpapar virus covid 19 di lembaga permasyarakatan yang sudah Over Load/kelebihan kapasitas. beberapa kejahatan terjadi diluar kehendak masyarakat antara lain baru-baru ini di alami oleh Seorang tukang bubut di Medan, Sumatera Utara, nekat mencuri beras di sebuah warung di dekat rumahnya pada Sabtu (18/4/2020). Pria tersebut mengaku sangat lapar, sehingga terpaksa mencuri beras. Sudah tidak ada lagi bahan makanan yang bisa dimasak dan pria itu tidak punya uang untuk membeli. Pria tersebut hanya tinggal sendiri setelah ditinggalkan oleh istri dan 3 anaknya. Kondisi kesulitan ekonomi dan kebutuhan memaksanya 2 kali mencuri beras di warung yang sama. Namun, saat akhirnya tertangkap dan ketahuan mencuri beras, pria tersebut malah diberi beras, telur dan uang oleh polisi di Polsek Medan Baru. (kompas.com 21 april 2020).

Contoh kasus diatas menunjukan sensitivitas kepolisian dan kemantapan anggota kepolisian yang tidak melulu Formal Legistis dalam melihat suatu perbuatan pidana dengan menggunakan penilaianya kepolisian memberikan diskresi dalam keadaan yang perlu dan memperhatikan kondisi di saat itu demi mencapai keadilan.

Ini bertalian dengan pendapat Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat Kaiser dalam buku Crime Prevention strategies in erope and north america yang disusun oleh john graham mengatakan bahwa strategi pokok untuk mencegah kejahatan dengan primary prevention “ as strategic which, through social economic and others areas of public policy “ bahwa sesungguhnya kita ingin pencegahan kejahatan dapat terjadi maka yang perlu dieliminasi ialah akar penyebabnya. Masih banyak bukti yang menunjukan ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan terlebih di tengah masa-masa sulit indonesia mengalami bencana wabah pandemi covid-19. Di tambah dengan langkah konkret yang diambil kepolisian guna mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh penjahat kambuhan .

Penulis: Muchlas Rastra Samara Muksin S.H
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Undip

Tinggalkan Balasan