081344567070 metromerauke@gmail.com

Surat Bupati Merauke Diprotes, Viktor Kaisepo: Kami Kaji Kembali

Masyarakat yang mengurus surat jalan di depan posco covid-19 Kantor Bupati Merauke | LKF

Metro Merauke – Surat Bupati Merauke, Frederikus Gebze dengan nomor 360/1998 perihal rekomendasi surat kesehatan dan surat keterangan ijin jalan terutama point pertama memunculkan aksi protes berbagai kalangan.

Dalam surat itu dikatakan, bagi masyarakat yang akan melakukan perjalan dalam wilayah Kabupaten Merauke seperti antar distrik, cukup menggunakan surat ijin jalan dari tim satgas Covid-19 yang ditandatangani wakil sekretaris satgas covid atau coordinator piket harian satgas Kabupaten Merauke.

Isi point pertama ini kemudian dipolemikkan. Karena masyarakat mempertanyakan bagaimana mereka yang berada di distrik, apakah harus ke kota terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari satgas baru melakukan perjalanan ke distrik lain?

Menanggapi itu, Kabag Hukum Setda Merauke, Viktor Kaizepo yang ditemui sejumlah wartawan diruang kerjanya Senin (11/5) mengatakan, sebetulnya surat dimaksud bukan untuk diedarkan di media sosial (medsos). “Surat itu kepada pimpinan guna mendapatkan arahan lebih lanjut,” ungkapnya.

“Betul bahwa surat dimaksud dibagikan ke medsos dan sempat menjadi diskusi masyarakat,” katanya.

Sebagai tindaklanjutnya, jelas dia, surat itu akan dikaji ulang, terutama pada point pertama. “Kan teman-teman d distrik sebagai kepala wilayah, juga tim satgas disana,” ujarnya.

Victor mengaku pihaknya tak bisa mengatakan bahwa surat tersebut adalah kesalahan. Karena mungkin ada yang mengambil dan mengedarkan ke media sosial. “Perlu saya sampaikan bahwa surat itu bukan dijadikan sebagai landasan hukum,” tegasnya.

Ditambahkan, khusus pada point kedua dan ketiga surat dimaksud tak mengalami perubahan.

Pada item kedua dijelaskan, bagi masyarakat yang akan bepergian keluar Kabupaten Merauke seperti ke Boven Digoel, Mappi serta Asmat, tidak dilayani pengurusan surat rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan jalan.

Dengan kata lain, masyarakat umum dilarang melakukan perjalanan keluar dan masuk Merauke selama surat edaran pemberlakukan social distancing oleh pemerintah.

Ketiga, pengurusan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan jalan yang ditandatangani Bupati Merauke, selaku ketua Satgas covid-19, hanya diberikan kepada TNI,Polri, tenaga medis dan angkutan barang yang keluar dan masuk Merauke. (LKF)

Tinggalkan Balasan

Polda Papua: Tidak Benar KKB Merampas Ribuan Amunisi TNI/Polri