Papua Dinilai Tak Perlu Ajukan PSBB

Metro Merauke – Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Mustakim menilai Papua tak perlu mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB kepada pemerintah pusat.

Ia mengatakan,  PSBB telah diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia, sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 atau virus korona. Akan tetapi Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Menurut Mustakim, Provinsi paling Timur Indonesia itu tidak terhubung secara langsung dengan provinsi lain. Akses ke Papua hanya melalui jalur laut dan udara.

Sementara itu, sejak beberapa waktu lalu  Pemprov Papua telah menutup sementara waktu akses penerbangan dan pelayaran penumpang dari dan ke luar Papua.

Begitu juga akses penerbangan dan pelayaran penumpang antara daerah di Papua. Pemprov Papua juga telah memberlakukan pembatasan sosial (sosial distancing) dan membatasi aktivitas warga di luar rumah.

“Jadi saya pikir, Papua secara tak langsung sudah memberlakukan PSBB. Isolasi daerah [di Papua] itu sudah jalan,” kata Mustakim melalui panggilan telepon, Kamis (30/04).

Katanya, kalaupun Pemprov Papua berencana mengajukan PSBB, mesti dikaji secara baik dan meminta pertimbangan berbagai pihak, di antaranya pimpinan dan semua anggota DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Selain itu, jika PSBB diberlakukan, Pemprov Papua mesti dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya. Jika tak ada bantuan dari pemerintah selama pemberlakukan PSBB, semakin menyulitkan masyarakat.

“Kini dengan pembatasan aktivitas di luar rumah masyarakat Papua sudah cukup sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi jika PSBB diberlakukan. Masyarakat sekarang ini sudah susah. Tapi pemerintah belum bisa berbuat banyak membantu memenuhi kebutuhan pokok warga,” ujarnya.

“[Apalagi] kalau PSBB diberlakukan, masyarakat akan semakin susah kalau tak ada bantuan pemerintah. Kalau PSBB, berarti tidak ada aktivitas sama sekali. Semua di rumah. Toko, kios, pasar semua tutup total.”

Mustakim menambahkan, kecuali saat pemberlakukan PSBB pemerintah pusat membantu Pemprov Papua memenuhi kebutuhan masyarakat Papua, tidak masalah. Akan tetapi jika tanggung jawab itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, Pemprov Papua akan kesulitan memenuhi kebutuhan warganya.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menyatakan Pemprov Papua belum pernah mengirimkan surat permohonan PSBB di Papua. Akan tetapi, secara lisan Pemprov Papua pernah mengajukan permohonan PSBB kepada pemerintah pusat.

“Suratnya memang sudah ada, tapi kami belum ajukan atau kirim ke pemerintah pusat,” kata Tinal.

Klemen Tinal menyatakan Pemprov Papua terus memantau perkembangan pandemi Covid-19, termasuk dengan memantau pertambahan kasus baru positif korona. Selain itu, Pemprov Papua juga terus mengomunikasikan situasi pandemi Covid-19 di Papua kepada pemerintah pusat.

Katanya, kriteria menaikkan status penanganan pandemi Covid-19 di Papua, bukan hanya soal jumlah orang yang terinveksi namun mesti dilihat dari berbagai aspek, banyak aspek, salah satunya aspek finansial. (Arjuna/Redaksi)

Tinggalkan Balasan