Terkait Hak Konstitusional OAP, MRP dan MRPB Hasilkan 4 Keputusan dan Rekomendasi

Ketua MRP, Timotius Murib

Metro Merauke – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP),Timotius Murib mengatakan, MRP dan MRPB belum lama ini telah bertemu dan duduk bersama, memutuskan 4 keputusan dan 1 rekomendasi terkait hak konstitusional Orang Asli Papua (OAP).

Poin dari rekomendasi dan keputusan di atas diantaranya, keterlibatan OAP dalam Pilkada Kabupaten dan Kota, yang mana para bakal calon harus OAP, ini berangkat dari aspirasi seluruh masyarakat adat yang menginginkan negara untuk memberikan hak konstitusional OAP secara utuh.

“Penting dilakukan, mengingat di daerah ketika momen Pilkada, sering muncul adalah isu hak kesulungan, maka dari itu MRP dan MRPB serius menyikapinya guna memberikan pandangan politik terhadap masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada” tuturnya kepada Metro Merauke, belum lama ini.

Selain itu, undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 28 ayat 3 secara terang menjelaskan, rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua, ayat 4 partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partai politiknya masing-masing.

Dikatakan pula, KPU pusat juga telah memberikan surat balasan dengan Nomor 2143/HK.01.SD/03/KPU/XI/2019 yang sebelumnya MRP dan MRPB menyurati dengan Nomor 166/468/MRP terkait dengan usulan penambahan pada persyaratan calon dalam peraturan KPU Nomor 10 tahun 2017.

“Kita MRP dan MRPB juga telah rapat bersama dengan perwakilan anggota dewan provinsi, tujuannya kita bentuk pansus untuk segera ke Jakarta menemui para pimpinan parpol guna menyampaikan aspirasi OAP yang juga telah di akomodir oleh regulasi sebagaimana pada ayat 3 dan 4 pasal 28 UUD 21,” katanya.

Diketahui, dalam hajatan pilkada serentak tahun ini, di Papua ada 11 kabupaten dan kota yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Pihaknya berharap untuk masing-masing daerah tetap menjaga situasi selalu aman dan kondusif. (Sayd M)

1 Komentar

  • ini memang harus di seriusi karena UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi adalah lex spesialis derogat legi generali yg memiliki asas diskriminatif positif sehingga dapat melindungi dan mengakomodir aspriasi OAP.

Tinggalkan Balasan