Sekretariat DPR Papua Kembali Tertibkan Kendaraan Dinas Anggota Dewan

Metro Jayapura – Sekretariat DPR Papua kembali menertibkan kendaraan dinas yang masih digunakan sejumlah anggota dewan.

Sekertaris  DPR Papua, DR Juliana J.Waromi, SE.M.Si mengatakan penertiban aset tersebut berdasarkan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aset kendaraan dinas yang ditertibkan tidak hanya yang digunakan sejumlah anggota DPR Papua aktif, juga yang masih dikuasi oleh beberapa mantan anggota DPR Papua dan pegawai Sekretariat DPR Papua yang telah pindah instansi dan pensiun.

Menurut Sekwan, dari penertiban kendaraan dinas yang dilakukan pada Senin (02/03) tersebut, sebanyak tujuh unit kendaraan roda empat berhasil ditarik. Sementara pada penertiban Rabu (03/03), direncanakan sebanyak delapan unit kendaraan roda empat akan ditarik tim penertiban, tiga di antaranya kendaraan dinas itu akan diantar langsung oleh pihak yang selama ini menggunakannya.

“Penertiban aset pemprov tersebut merupakan arahan langsung KPK. Kami di Sekertariat DPR Papua hanya menindaklanjuti arahan tersebut. Total kendaraan dinas yang nantinya akan ditarik berjumlah 67 unit,” kata Sekwan Juliana Waromi kepada sejumlah wartawan saat ditemui diruang kerjanya, Senin (02/03) malam.

Katanya, upaya menetibkan aset daerah tersebut sempat menuai protes dari mantan anggota DPR Papua. Akan tetapi Sekwan menyatakan kepada para pihak tersebut jika itu merupakan arahan KPK.

“Kami hanya menindaklanjuti. Kan sebelumnya kami hanya berhasil menarik 29 kendaraan dinas dan tersisa 67 kendaraan lagi. Tujuan penertiban untuk pembenahan aset. Penertiban ini dilakukan sampai tuntas,” ujarnya.

Menurutnya, jika memang nantinya kendaraan dinas tersebut diperkenankan dapat dilelang, Sekretariat DPR Papua akan melelangnya. Akan tetapi hingga kini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

Sementara Kepala Seksi Penertiban Asset Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Papua, Jhos Narahawarin mengatakan penarikan aset berlangsung aman dan lancar. Sebanyak 13 personel Satpol PP dikerahkan dalam penertiban aset tersebut.

Ia mengakui pihaknya menemui sejumlah kendala saat melakukan penertiban. Namun hal itu dapat diatasinya.

“Ada mantan anggota dewan yang harus menyelesaikan administrasi, karena ada yang mengusulkan penghapusan. Tapi sampai hari ini dari badan asset sendiri belum mengeluarkan surat penghapusan,” ucap Jhos. (Arjuna/Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan