Sikapi Aksi Demonstrasi Masyarakat, DPRD Merauke Konsultasi Dengan Pembina Politik

Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat | LKF

Metro Merauke – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke akan melakukan konsultasi dengan pembina politik dalam hal ini Bupati Merauke, Frederikus Gebze terkait aksi demonstrasi ratusan orang asli Papua yang menolak calon bupati dan wakil bupati non Papua ikut bertarung dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saya kira wajar saja ketika OAP yang mempunyai tanah ini menginginkan orang Marind saja bertarung dalam pilkada. Aspirasi yang disampaikan, tetap diresponi,” ungkap Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina diruang kerjanya Selasa (4/2).

Dikatakan, keinginan yang disampaikan itu, tidak untuk banyak orang. Artinya bahwa ada pro-kontra. “Saya meminta solidaritas pemuda dan mahasiswa yang melakukan aksi, merangkul seluruh masyarakat di wilayah adat  masing-masing untuk ada satu kesepakatan. Karena kami melihat terdapat  beberapa masyarakat adat tidak sependapat juga dengan aspirasi kelompok dimaksud,” katanya.

Baca juga: Sejumlah Cabup-Cawabup Non Papua ‘Proklamirkan’ Diri Maju, Ratusan OAP Turun Jalan

Dikatakan, secara aturan tidak mengamanatkan seperti demikian juga. Sehingga kalau dilaksanakan, bertentangan dengan peraturan perundangan yang diatur.

“Kami akan bertemu Bupati Merauke, karena beliau pembina politik. Sekiranya juga bupati menyampaikan lagi ke Gubernur Papua,” pintanya.

Latumahina menjelaskan semua pihak  perlu duduk bersama, karena tidak gampang merubah peraturan dengan cepat.  Lagi pula  pelaksanaan pilkada hanya menyisahkan beberapa bulan kedepan.

Disinggung apakah perlu adanya perdasus secara spesifik, Latumahina menambahkan, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, kepala daerah OAP hanya berlaku untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan pemilihan walikota-bupati, tidak disyaratkan dalam UU Otsu itu. (LKF)

Tinggalkan Balasan