Sejumlah Sekolah Katolik Dipalang, Vikjen: Silahkan Tuntut ke Pemerintah

Pemalangan sekolah Katolik yang beralamat di Jalan Misi | IST

Metro Merauke – Kegiatan belajar mengajar sejumlah sekolah Katolik yang beralamat di Jalan Misi, sempat terganggu, lantaran adanya pemalangan dengan memasang sasi oleh Nikolaus Moli Kaize yang mengklaim sebagai pemilik ulayat.

Pantauan Metro Merauke Selasa (28/1), Nikolaus datang bersama sejumlah warga di Jalan Misi sekaligus memalang  Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus, SMP YPPK St. Mikael,  SMK St. Antonius dan Kantor YPPK dengan memasang janur di pintu gerbang sekolah.

Setelah aparat kepolisian mengetahui adanya pemalangan, langsung bergerak ke lapangan dan melakukan negosiasi. Lalu akhirnya disepakati sasi dibuka.

Selanjutnya dibawa ke Polres Merauke untuk dilakukan dialog bersama yang dipimpin Wakapolres Merauke, Kompol YS Kadang dan dihadiri  Vikjen Keuskupan Agung Merauke, Hendrikus Kariwob, MSC serta sejumlah pihak lain termasuk yayasan.

Kepada sejumlah wartawan usai pertemuan, Vikjen Keuskupan Agung Merauke, Hendrikus Kariwob, MSC mengatakan, masyarakat mempunyai hak mengajukan gugatan atas tanah ulayatnya. Namun perlu diketahui, tanah dimaksud sah milik keuskupan.

Dijelaskan, sekitar tahun 1950-an, pemerintah Belanda menguasai tanah di jalan Misi. Namun mereka menginginkan tempat lain yang telah dibuka yakni di sekitar Pelabuhan Merauke.

“Tanah di sekitar pelabuhan itu milik misi. Lalu mereka meminta untuk dilakukan tukar guling. Sehingga disetujui dan lokasi di Jalan Misi dijadikan sebagai kawasan pendidikan. Dari situlah sekolah mulai dibuka dan terus berlanjut hingga sekarang,” katanya.

Sehingga, lanjut pastor, terdapat bangunan SD, SMP, SMK hingga STK. Jadi status tanah dimaksud adalah milik keuskupan. Orangtua dulu menyerahkan tanah tersebut, karena tujuannya baik yakni untuk pendidikan bagi orang Papua.

Namun sayangnya, datang generasi sekarang, entah karena tuntutan ekonomi atau desakan uang, mereka memanfaatkan kesempatan dengan datang di keuskupan meminta ganti rugi.

“Saat datang, kita melayani dengan baik. Bahkan memberikan uang senilai Rp 15 juta guna dilakukan pengukuran kembali tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” katanya.

Lalu telah ada pertemuan juga bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Moses Kaibu dan disepakati menunggu hasil komunikasi bersama pemerintah. Namun karena tak sabar, Nikolaus melakukan pemalangan.

Sesungguhnya, tegasnya, sertifikat tanah di jalan Misi adalah milik keuskupan. Jadi kalau pemilik ulayat menuntut ganti rugi, silahkan datang ke pemerintah setempat.

“Secara hukum pemalangan yang dilakukan Nikolaus salah. Mestinya kita tunggu sambil mendapatkan penjelasan kebih lanjut dari Pemkab Merauke,” pintanya. (LKF)

Tinggalkan Balasan