Tujuh Kabupaten Peserta Pemilukada Serentak di Papua Belum Tandatangani NPHD Pengamanan

Metro Merauke – Sebanyak tujuh dari 11 kabupaten peserta pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada serentak 2020 di Papua, hingga kini belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pengamanan.

Hal itu dikatakan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw kepada wartawan di Jayapura, Rabu (22/01).

Kabupaten yang belum menandatangani NPHD yaitu, Keerom, Nabire, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, dan Waropen.

“Baru empat daerah yang telah menandatangani NPHD yakni, Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Yalimo, dan Asmat,” kata Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Kapolda Papua berharap pemerintah tujuh kabupaten yang belum menandatangani NPHD segera merealisasikan perjanjian dana hibah pengamanan tersebut, karena berkaitan dengan rencana Polda Papua dalam menyusun kekuatan pengamanan.

Menurutnya, tenggat waktu penandatangan NPHD dana pengamanan mesti selesai pada periodesasi Januari 2020.

“Awal Februari sudah mesti rampung. Makanya kami harap sekali untuk pemerintah di sana terutama para pengambil keputusan ya, para bupati tolong bicara dengan para kapolres tentang kebutuhan pengamanan itu. Tidak main-main itu,” ujarnya.

Kata Kapolda Papua, pengamanan di daerah yang melakukan pemilukada serentak tahun ini mesti direncanakan secara matang dan dilakukan maksimal, untuk menghidari berbagai kemungkinan yang tak diinginkan.

“Berdasarkan pengalaman kita yang lalu ya. Jangan sampai nanti kita kurang personil karena kurang dukungan,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)

Tinggalkan Balasan