Tatib DPR Papua Akhirnya Disahkan

Metro Merauke – Tata tertib atau tatib DPR Papua akhirnya disahkan pada Selasa (21/01).

Pengesahan tatib DPR Papua ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi perbaikan tatib usai dikonsultasikan ke kementerian itu oleh Panita Kerja (Panja) tatib DPR Papua.

Pembahasan tatib DPR Papua sendiri berlangsung selama hampir tiga bulan pascaanggota DPR Papua periode 2019-2024 dilantik 31 Oktober 2019.

Berbagai dinamika yang terjadi dalam internal lembaga DPR Papua diduga salah satu penyebab pengesahan terkatung-katungnya pembahasan dan pengesahan tatib.

Pada awal-awal pembahasan, muncul pro dan kontra di kalangan anggota DPR Papua. Ada yang menginginkan tatib disahkan terlebih dahulu sebelum pelantikan pimpinan serta unsur pimpinan dewan.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw bersykur tatib tersebut akhirnya rampung. Ia mengatakan setelah disahkan, tatib dewan akan diserahkan ke Pemprov Papua untuk mendapat nomor (registrasi) dan masukkan ke lembaran daerah (diundangkan).

“Setelah selesai akan dikirim kembali ke kami dan akan kami gunakan sebagai bahan kebijakan, dasar hukum kami untuk mendistribusikan anggota DPR Papua ke dalam alat kelengkapan dewan,” kata Jhony Banua Rouw usai pengesahan tatib.

Menurutnya, tatib DPR Papua itu juga telah mengaturan keberadaan 14 anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan yang kini dalam tahap seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Ketika para anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan atau 14 kursi nantinya telah dilantik, mereka berhak membentuk kelompok sendiri atau yang fungsinya sama seperti fraksi, namun bukan fraksi karena fraksi adalah perpanjangan partai politik.

“Dinamakan kelompok khusus.

Anggota 14 kursi juga akan didistribusikan ke semua alat kelengkapan dewan. Sudah disiapkan kuotanya. Akan dibagi secara merata,” ujarnya.

Selain itu katanya, anggota DPR Papua 14 kursi nantinya juga berhak dipilih dan menempati posisi pimpinan serta unsur pimpinan di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Akan tetapi anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan tidak memiliki kewenangan mangajukan (dipilih) sebagai pimpinan atau unsur pimpinan DPR Papua.

“Itu beberapa perbedaan (perubahan) tatib DPR Papua kini dengan tatib periode sebelumnya. Ketika 14 kursi masuk, tatib tidak perlu diubah,” katanya. (Arjuna/Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan