Dari RDP di DPRD, Harga BBM di Kimaam Tembus Rp70 Ribu per Liter, Aparat Didesak Usut Tuntas Masalah BBM

Suasana rapat dengar pendapat di DPRD Merauke

Metro Merauke – Ditengah warga Kota Merauke, Papua mengeluhkan akan langkanya BBM, terbukti dengan adanya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam kota.

Kondisi yang lebih mencengangkan justru juga tengah dialami masyarakat di kampung-kampung. Harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium atau bensin, di wilayah Distrik Kimaam dan Waan, kini telah menembus harga Rp50 ribu hingga Rp70 ribu per liternya.

Kondisi itu sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang disebabkan terbatasnya pasokan BBM di wilayah itu.

Terkait hal tersebut diungkapkan langsung Anggota DPRD Merauke, Papua, Moses kaibu dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Merauke, Selasa (17/12).

“Yang di dalam kota saja mengeluh soal BBM, lalu bagaimana dengan masyarakat yang di kampung-kampung. Ini pembunuhan rakyat secara tidak langsung dan tidak boleh dibiarkan,” ucapnya.

Tokoh masyarakat selatan Papua, Johanes Gluba Gebze menilai, tingkat kemahalan BBM di kampung-kampung sudah tidak wajar.

“Hak mereka dirampas dengan permainan seperti ini. Mereka membeli melampaui harga industri, ini orang miskin dan terpaksa beli karena kebutuhan transpotasi,” tuturnya.

Dengan tegas dirinya meminta kepolisian untuk mengusut dengan tuntas, oknum ‘nakal’ yang mengambil peluang ditengah kelangkaan BBM di daerah.

“Atas nama penderitaan rakyat, kita minta polisi memproses, kalau tidak diproses kita sudah tahu ada apa,” tukasnya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Merauke, Selasa (17/12) yang dipimpin Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina, didampingi Wakil Ketua II, Dominikus Ulukyanan juga dihadiri Asisten II, Sunarjo serta Kepala TBBM Pertamina Merauke, Teddy Manuputy bersama jajarannya untuk memberikan penjelasan terkait kondisi BBM di Merauke.

Dengan gamblang Teddy mengungkapkan, pihaknya belum lama ini telah melakukan pengurangan alokasi BBM untuk beberapa agennya. Yakni di Kurik dan Muting, menyusul adanya temuan sarana prasarana pada APMS itu yang tidak sesuai standar maupun APMS yang kedapatan memutus segel tangki sesaat setelah keluar dari TBBM Pertamina dan terindikasi melakukan pelanggaran. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan