Tak Ada Pernyataan Dukungan Saat Pertemuan Anggota DPR Papua Pengangkatan dan Pimpinan Sementara

Metro Merauke – Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan menyatakan pertemuan dengan pimpinan sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw pada Senin (25/11/2019), bukan untuk menyatakan dukungan kepada yang bersangkutan sebagai pimpinan definitif DPR Papua periode 2019-2024.

Anggota DPR Papua melalui mekanisme penangkatan, John NR Gobai mengatakan, pertemuan tersebut membahas status anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan, yang kini tidak ada kejelasan.

Para anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan dinyatakan diberhentikan hanya berdasarkan surat Dirjen Otda Kemendagri. Padahal di Papua Barat, anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan menjabat hingga Januari 2020, meski anggota DPR Papua Barat dari partai politik telah dilantik beberapa waktu lalu.

“Anggota DPR Papua kursi pengangkatan di Papua dan Papua Barat menggunakan payung hukum yang sama. Inilah salah satu yang kami diskusikan dengan pimpinan sementara DPR Papua. Tidak ada pernyataan memberikan dukungan sebagai pimpinan definitif,”kata John NR Gobai, Selasa (26/11).

Anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan juga ingin dukungan anggota DPR Papua dari parpol, ketua dan wakil ketua sementara DPR Papua, serta Pemprov Papua dalam menyatukan persepsi menafsirkan Pasal 49 Perdasus nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan Perdasus Papua nomor 6 tahun 2014, tentang keanggotaan DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019.

Pasal 49 Perdasus nomor 7 tahun 2016 bunyinya “masa jabatan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan, berakhir pada saat anggota DPR Papua yang baru mengambil sumpah. Yang mesti disepakati adalah makna anggota DPR Papua baru itu, karena di DPR Papua ada keanggota parpol dan mekanisme pengangkatan dari lima wilayah adat.

“Kita minta itu, supaya kita sepakat. Pemahaman bodoh kami, anggota DPR Papua yang dimaksud itu adalah anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan,” ujarnya.

Akan tetapi kata John Gobai, masih ada kelompok yang pemahamannya pada Pasal 49 Perdasus nomo 6 tahun2014 yang berbunyi “masa jabatan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan adalah lima tahun, selama 2014-2019 dan berakhir bersamaan dengan anggota DPR Papua, hasil pemilihan umum.” Padahal Perdasus itu sudah direvisi.

“Ini yang kami sampaikan kepada pimpinan sementara DPR Papua. Menyatukan persepsi bahwa masa jabatan kami berakhir saat anggota DPR Papua melalui  mekanisme pengangkatan yang baru diambil sumpah/janji,” ucapnya.

Kata John Gobai, anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan tidak ada urusan terkait pimpinan DPR Papua lima tahun mendatang. Itu merupakan ranah parpol. Selain itu pimpinan lembaga DPR Papua ditentukan lewat rapat badan musyawarah dan paripurna, bukan melalui diskusi seperti yang dilakukan pihaknya dengan pimpinan sementara.

“Kalau memang teman-teman parpol di DPR Papua ingin orang asli Papua menjadi pimpinan dewan, berikan dukungan penuh. Jangan munafik. Jangan menciptakan Papua makan Papua. Jangan mulai lempar batu sembunyi tangan. Tidak usah pakai cara-cara seperti itu,” katanya.

Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan lainnya, Yohanis Ronsumbre mengatakan pertemuan dengan pimpinan sementara DPR Papua untuk menjelaskan sejumlah kerancuan terkait surat Dirjen Otda kepada gubernur Papua tertanggal 10 Oktober 2019, terkait akhir masa jabatan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan.

“Kami mita ini diluruskan. Kami hargai proses akan berjalan, tapi posisi kami tidak boleh vakum selama seleksi, dan kami minta pimpinan sementara membantu berkomunikasi dengan kementerian,” kata Ronsumbre.

Hal yang sama dikatakan anggota DPR Papua lainnya dari mekanisme pengangkatan, John Wilil. Menurutnya, pertemuan dengan pimpinan sementara DPR Papua selain menyampaikan berbagai kerancuan, pihaknya juga mengingatkan jangan sampai pimpinan sementara terjerumus dalam hal ini.

“Kami tanyakan SK pemberhentian kami. SK pemberhentian kami kan belum dibacakan. Pintu masuk kami beda dengan anggota DPR Papua dari parpol, tapi kami keluar melalui pintu yang sama. Ini yang kami tanyakan,” kata John Wilil.

Para anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan juga bermaksud mengingatkan pimpinan sementara DPR Papua agar tak terjebak dalam penyusunan tata tertib atau tatib dewan.

“Kami tidak manyatakan dukungan kepada siapa pun terkait pimpinan DPR Papua. Itu ranah anggota DPR Papua dari parpol. Kalau ada di antara anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan menyatakan dukung, itu pernyataan pribadi. Tidak mewakili kami semua dari mekanisme pengangkatan,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan