Kadinkes Mesti Orang yang Peduli dan Mampu Bekerjasama dengan Gubernur

Metro, Jayapura – Salah satu tokoh masyarakat adat dari wilayah adat Lapago, Timotius Wakur menyatakan para pimpinan Organisai Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Papua, terutama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) mesti orang yang peduli dan mampu bekerjasama dengan gubernur.

Ia mengatakan, Dinkes Papua menjadi OPD yang disoroti pihaknya karena berhubungan langsung dengan nafas kehidupan masyarakat terutama orang asli Papua.

Kata anggota DPR Papua 14 kursi desimioner itu, pihak DPR Papua juga sering kesulitan ketika hearing terkait masalah kesehatan. Terkadang ada dokter yang tidak hadir dengan alasan sedang tugas. Padahal banyak masalah di lapangan yag ditemukan pihaknya.

“Ada puskesmas yang tidak ada obat, tidak ada dokter dan mantri. Mantri di kampung kebanyakan mantri misonaris. Manteri PNS kebanyakan di kota,” kata Timotius Wakur, Senin (25/11).

Menurutnya, yang diingikan adalah kepala dinas fokus pada tugas pelayanan. Mulai terhadap stafnya di kantor, kepada masyarakat, dan memiliki hubungan yang baik dengan gubernur.

Hubungan antara kepala dinas dan gubernur dinilai paling utama, karena selama ini pengamatan pihaknya ada kepala dinas yang tidak bisa menjalin komunikasi dengan gubernur.

Selain itu katanya, seorang kepala dinas bukan bisnismen. Tidak mencari keuntungan dengan dana kesehatan untuk masyarakat. Akan tetapi harus fokus melayani masyarakat dan melihat kebutuhan orang banyak.

“Tidak boleh nepotisme. Dia harus melihat dokter-dokter di daerah. Jangan bilang di kabupaten/kota itu tanggungjawab bupati, dinas kesehatan kabupaten/kota. Tidak boleh. Jangan melihat hanya daerahisme,” ucapnya.

Terkait jabatan kepala dinas, terutama Dinas Kesehatan kata Timotius Wakur, Sumber Daya Manusia orang asli Papua dari Sorong sampai Merauke sudah memadai. Jika ada orang dari luar Papua yang memiliki kapasitas sebagai dokter ahli, tidak boleh menjadi pejabat dalam struktural.

“Itu motifasinya apa. Kami dewan mempertanyakan dokter-dokter yang namanya diumumkan lulus tes kemarin, ada dokter spesalis, ada dokter yang punya usaha. Kami akan protes. Kami sudah bicara dengan gubernur,” katanya.

Akan tetapi katanya, meski kepala dinas adalah asli Papua, dia juga mesti memiliki kosentrasi melayani, siap bekerjasama dengan gubernur, dan siap melaksanakan perintah dan kabijakan gubernur. Jangan karena merasa diri orang asli Papua, punya kemampuan dan keahlian sehingga layak jadi kepala dinas, kemudian tak peduli dengan perintah dan kebijakan gubernur.

“Kami tidak mau lagi kondisi itu terjadi, karena selama ini situasi itulah yang kami lihat,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan