Khawatir Nasib Generasi Masa Depan, Pemuda Papua Diskusikan Nasib Otsus

Metro Merauke – Para pemuda Papua dari berbagai organisasi kepemudaan dan badan eksekutif mahasiswa mendiskusikan nasib Otonomi Khusus atau Otsus Papua, yang penerimaan dananya akan berakhir pada 2021 mendatang.

Diskusi digelar di Kota Jayapura tepat pada 18 tahun hadirnya Otsus di Papua, 21 November 2019.

Inisiator diskusi “Gerekan Pemuda Transpormasi”, Benyamin Gurik mengatakan diskusi ini lahir seiring dinamika yang berkembang belakang ini, pasca gejolak di Papua beberapa waktu lalu yang berawal dari kasus ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

“Kita di Papua sedang dibingungkan berbagai wacana akhir-akhir ini, yang menghilangkan perhatian kita pada masalah mendasar yang harusnya digumuli oleh orang Papua,” kata Benyamin Gurik usai diskusi.

Menurutnya, yang kini mestinya dipikirkan berbagai pihak di Papua, terutama generasi muda terkait masa depan Papua ketika penerimaan adan Otsus berakhir dua tahun mendatang.

Apa pun yang dilakukan Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat nantinya, generasi Papua masa mendatang yang akan menghadapinya. Generasi muda Papua yang akan menerima berbagai akibat dari keputusan pasca-Otsus.

“Makanya kami menghimpun anak-anak muda duduk bersama melihat Otsus ini,” ujarnya.

Kata Benyamin Gurik, ini merupakan bagian dari upaya pihaknya mengkonsolidasi kesepahaman berpikir generasi muda. Melibatkan beberapa senior yang pernah ada dalam sistem untuk berbagai pengalamannya ketika ada dalam sistem. Apa yang mereka hadapi, karena pihaknya tahu keputusan penting akan masa depan generasi muda Papua sebentar lagi akan dibuat.

“Beberapa waktu terakhir Kementerian Keuangan membuat strategi bagaimana pengelolaan dana Otsus. Mendagri mewacanakan pemekaran berbagai wilayah. Berbagai wacana ini dibangun pemerintah di luar keinginan orang Papua,” ucapnya.

Pihaknya ingin anak muda Papua memiliki kesepahaman berpikir. Untuk itulah forum diskusi tersebut akan dibuka lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak. Sebagai langkah awal pihaknya mencoba menghimpun beberapa pokok pikiran terkait Otsus hari ini dan kedepan.

“Kita akan coba rumuskan beberapa waktu. Kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Papua, DPR Papua, dan MRP untuk membuka ruang. Hadir dalam forum yang akan kami bukan guna memberikan apa yang sedang mereka persiapkan,” ucapnya.

Kehadiran para pemangku kepentingan itu nantinya sangat diharapkan, untuk mengetahui apakah mereka seirama dengan pemerintah pusat, atau tidak memiliki konsep sama sekali.

Para pemuda ini menilai, pada 18 tahun Otsus, mestinya ada evaluasi atau refleksi. Akan tetapi hal itu tak dilaksanakan, sehingga para pemuda berinisiatif membuat diskusi, karena tak ingin digiring oleh opini yang menyesatkan dan melupakan apa yang seharusnya dipersiapakan ketika penerimaan dana Otsus berakhir.

“Pemerintah pusat memberikan Otsus, tapi perangkat kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Otsus ini tidak ada. UU Otsus ini kekhususan. Harusnya kekhususan ini mengesampingkan UU bersifat Umum termasuk UU 32. Ini masalah mendasar yang jadi fokus kita ketika kta buka forum dengan gubernur,” katanya.

Mestinya lanjut Benyamin Gurik, pihak di Papua mesti meminta kepastian kepada pemerintah pusat apakah Papua benar-benar diberikan UU Otsus atau UU setengah Otsus. Jika benar-benar Otsus berlaku di Papua, mestinya UU sektoral dan UU umum lainnya tidak berlaku di Papua dan Papua Barat.

Sementara Sekjen Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Yonas Nusy menyatakan ini kenyataan yang dihadapi kini. Pemerintah pusat, Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota tak bisa mengelak dengan kondisi kini.

“Generasi muda akan terus mengejar kita menuntut haknya karena mereka pewaris negeri ini. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh kita,” kata Yonas Nusy.

Menurut anggota DPR Papua dari 14 kursi pengangkatan tersebut, untuk itulah pada 18 tahun Otsus Papua, para pemuda membuat diskusi, menghimpun pokok-pokok pikiran dari berbagai elemen yang ada.

“Ini sebuah proteksi kebijakan negara. Pemuda merasa penting menyampaikan pikirannya kepada negara lewat diskusi. Ini kewajiban negara yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Pihaknya akan mendorong agar ada diskusi lebih luas dan pokok-pokok pikiran tersebut, sampai kepada presiden melalui kementerian-kementerian terkait. (Arjuna/Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan