Golkar Papua Tunjuk Plt Ketua Benahi Kepengurusan di Kabupaten Sarmi 

Jayapura, Jubi – Dewan Pengurus Daerah atau DPD I Golkar Provinsi Papua menunjuk Tan Wie Long sebagai pelaksana tugas (plt) ketua dan plt sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Sarmi, untuk melakukan pembenahan organisasi Partai Golkar di Kabupaten Sarmi yang dinilai vakum dalam beberapa waktu terakhir.

Tan Wie Long yang dipercayakan menjabat Plt ketua DPD Golkar Kabupaten Sarmi langsung menggelar rapat kerja dalam rangka konsolidasi di Kota Jayapura, Kamis (20/11/2019).

Kevakuman kepengurusan partai di Kabupaten Sarmi selama ini, berimbas pada peroleh kursi partai berlambang pohon beringin tersebut di DPRD setempat.

“Perlu diambil tindakan karena perolehan kursi menurun dan kurang harmonisasinya sesama pengurus. Sebagai plt ketua, saya bertanggungjawab melaksanakan itu agar apa yang diperintahkan DPD I Golkar Papua yakni, merevitalisasi dan mempersatukan kembali para kader, pengurus dan komdis-komdis dapat terlaksana,” kata Tan kepada Jubi saat raker.

Menurutnya, tak kalah penting bagaimana membangkitkan semangat kaderisasi Partai Golkar agar ke depannya lebih baik lagi. Apalagi terjadi penurunan perolehan kursi Golkar di DPRD Kabupaten Sarmi pada periode 2019-2024. Golkar yang pada periode 2014-2019 memperoleh tiga kursi di DPRD Kabupaten Sarmi, kini hanya menyisahkan satu kursi.

“Tanggungjawab saya ke depan paling tidak jangan satu kursi DPRD. Minimal tiga atau empat kursi. Itulah tugas plt ketua yang harus dilaksanakan,” ucapnya.

Katanya, setelah melakukan rapat kerja, agenda berikutnya adalah melakukan kunjungan kerja ke tingkat komdis Partai Golkar. Selain itu struktur komdis mesti diperbaiki karena banyak yang tak aktif lagi.

“Tujuannya itu, semua mengacu pada harmonisasi dan memperkuat partai sehingga menjadi lebih baik,  lebih berkembang, lebih maju dan lebih bertanggung jawab,” ujarnya.

Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Sarmi, Tan Wie Long (berdiri) saat raker 

Sementara Sekretaris DPD I Golkar Provinsi Papua, Jacob Ingratubun mengatakan konsolidasi organisasi mutlak dilakukan jika terjadi kevakuman pada kepengurusan di kabupaten/kota.

Selain itu menurutnya, masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Sarmi juga telah berakhir sehingga diperlukan adanya plt untuk mempersiapkan musyawarah daerah (musda).

“Ini karena sebelum musda harus diajukan surat keputusan revitalisasi supaya tidak terjadi kekosongan pada pemgurus daerah masing-masing,” kata Jacob Ingratubun.

Ia berharap, apa yang menjadi harapan DPD Golkar Provinsi Papua dapat dilaksanakan dengan baik oleh plt. Misalnua merekrut kader dan mempersiapkan komposisi pengurus hasil revitalisasi hingga pelaksanaan musda. (Arjuna/Redaksi)

 

1 Komentar

Tinggalkan Balasan