Menilai Memilik Dasar Hukum, Anggota DPRP 14 Kursi Kembali Aktif 

Metro Merauke – Sebanyak 14 anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan dari lima wilayah adat menyatakan kembali aktif bekerja pada 20 November 2019, karena dasar hukum mereka adalah surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikan mereka satu tahun sepuluh bulan lalu.

Anggota 14 kursi DPR Papua, Yonas Nusy mengatakan jika mengacu pada aturan Undang-Undang (UU), pihaknya baru diberhentikan setelah pelantikan 14 anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan yang baru.

Akan tetapi, kenyataannya saat pelantikan 55 anggota DPR Papua periode 2019-2024 pada 31 Oktober 2019, hanya SK pemberhentian 55 anggota DPR Papua periode 2014-2019 yang dibacakan.

“SK kami tidak dibacakan. Artinya masa jabatan kami masih berlanjut sesuai SK yang kami pegang hari ini. Kami akan kembali berkantor pada 20 November 2019. Kami sudah sampaikan ini kepada Pimpinan DPR Papua, Yunus Wonda dan Sekwan,” kata Yonas Nusy, Selasa (19/11).

Menurutnya, para anggota 14 kursi DPR Papua bukannya haus akan jabatan, namun legislator Papua perwakilan dari lima wilayah adat tersebut memiliki beban tugas yang mesti dikerjakan, dalam rangka memberikan proteksi terhadap hak-hak konstitusi rakyat Papua.

Kata Nusy, pihaknya bertanggungjawab kepada rakyat adat, bukan pada partai politik. Para anggota 14 kursi DPR Papua ini telah menunggu hingga tiga pekan, tapi belum ada panggilan dari Mendagri dan Sekda Papua untuk memberikan penjelasan terkait status hukum yang dapat dijadikan dasar penghentian hak-hak mereka.

“Makanya kami akan berkantor kembali sambil menunggu pelantikan anggota DPR Papua 14 kursi yang baru, sama seperti anggota dari parpol,” ujarnya.

Anggota 14 kursi DPR Papua lainnya, John Wilil mengatakan memang Sekwan dan Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua berada pada posisi dilematis. Akan tetapi terkait penggunaan anggaran dapat mengikuti SK.

“Nama kami tak dibacakan dalam SK pemberhentian makan anggaran jalan normal.

Mereka dilematis karena surat Dirjen Otda tertanggal 10 September 2019, berisikan penghentian hak-hak anggota DPR Papua yang dipilih dan diangkat, sehingga kami diikutkan ke situ,” kata John Wilil.

Padahal menurutnya, pengganti anggota 14 kursi periode kini belum ada. Masih dalam tahapan proses rekrutmen sehingga ketika SK pemberhentian pihaknya tidak dibacakan, maka dengan sendirinya surat tersebut gugur.

Anggota 14 kursi lainnya, Timotius Wakur menyatakan hal yang sama. Katanya, kini ada dua versi yang muncul yakni kembali dilakukan seleksi anggota 14 kursi DPR Papua, dan anggota yang ada kini melanjutkan masa periode jabatannya.

“Namun dasar kami adalah SK pelantikan yang dikeluarkan Mendagri Cahyo Kumolo ketika itu. Sama haknya dengan anggota DPR Papua dari parpol. SK itu belum digantikan dan status hukum legalitasnya masih berlaku,” ucap Timotius Wakur.

Menurutnya, siapa pun tidak bisa hanya menyatakan sebuah surat yang dikeluarkan Dirjen Otda sebagai dasar hukum pemberhentian pihaknya.

“Dasar hukumnya adalah SK. Sedangkan surat itu perintah untuk segera melaksanakan tahapan seleksi. Itu tidak bisa dijadikan dasar kami diberhentikan,” ujarnya. (Arjuna/Redaksi)

 

 

Tinggalkan Balasan