Mendagri Diminta Tegas Awasi Penggunaan APBD di Daerah

Metro Merauke – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian diminta tegas dalam pengawasan, agar penggunaan dana APBD di kabupaten/kota benar-benar tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Sekjen Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua, Yonas Nusy.

Nusy mengatakan mendukung Mendagri meminta para kepala daerah memanfaatkan APBD kabupaten/kota secara maksimal. Akan tetapi mesti ada langkah-langkah kongkrit yang diambil Mendagri dalam melakukan pengawasaan pemanfaatan APBD.

“Misalnya jika perlu bentuk satuan tugas atau Satgas mengawasi APBD di daerah. Tidak bisa hanya mengandalkan KPK, BPK dan inspektorat karena personilnya juga terbatas sementara wilayah Indonesia ini luas,” kata Yonas Nusy.

Menurutnya, pemanfaatan APBD tepat sasaran penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat hingga ke kampung-kampung. Selama ini berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat tidak sedikit disebabkan karena ketimpangan pelayanan publik, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

“Situasi inilah yang bisa memicu munculnya berbagai persoalan di masyarakat. Ada masyarakat yang merasa tidak diperhatikan pemerintah di negara ini,” ujarnya.

Padahal kata Nusy, pemerintah daerah yang tidak mampu menjabarkan pelaksanaan APBD kabupaten/kota lewat program yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

“Jangan hanya melihat laporan penggunaan APBD di atas kertas. Mesti disinkronkan dengan realisasi atau kondisi nyata di lapangan,” ucapnya.

Kata Nusy, jika perlu Mendagri mesti merumuskan adanya aturan yang melarang seorang kepala daerah kembali mencalonkan diri dalam Pilkada, jika terbukti menyalahgunakan APBD atau tidak mampu membawa perubahan di masyarakatnya.

“Kan bisa dirumuskan indikator-indikator yang dapat dijadikan penilaian apakah pelaksanaan APBD di kabupaten/kota tepat sasaran atau tidak,” katanya. (Arjuna/Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan