Pemekaran Papua Sudah di Depan Mata, Begini Gambarannya

Metro Merauke – Pemekaran Provinsi Papua sudah di depan mata. Rencana pemekaran provinsi terluas di Indonesia itu sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Begini gambarannya.

Seperti dimuat news.detik.com, mulanya, wacana soal pemekaran Papua ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengatakan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tengah dalam moratorium. Ada 183 wilayah yang ingin memekarkan diri. Namun khusus untuk di wilayah Pegunungan Tengah, Papua, Jokowi memberikan pengecualian.

“Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia,” kata Jokowi saat menemui perwakilan tokoh masyarakat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (28/10/2019).

“Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah… jangan tepuk tangan dulu… akan saya tindaklanjuti,” lanjut Jokowi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat menunggu kesepakatan warga Papua di wilayah tengah terkait pemekaran provinsi baru. Nama provinsi baru itu juga belum disepakati.

“Di pegunungan itu ada namanya Mepago, itu di Paniai. Itu sama Lapago di Wamena, Jayawijaya. Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah, berpusat di Jayawijaya, Wamena,” kata Tito di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2019).

Menurut Tito, warga di wilayah Timika dan Nabire mengusulkan nama provinsi tersebut Papua Tengah. Timika nantinya menjadi pusat provinsi tersebut.

“Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah, bukan Pegunungan Provinsi Papua Tengah, meliputi Timika, daerah Mepago, sama daerah Nabire. Itu pusatnya adanya di Timika,” ujarnya.

Selain ada beda pendapat nama provinsi baru, Tito mengatakan tidak tertutup kemungkinan Papua bagian tengah dan atas menjadi dua provinsi berbeda. Tito menjabarkan daerah yang meliputi provinsi baru tersebut nantinya.

“Yang jadi program sekarang adalah ini yang sisanya di atas, tengah dan atas, apakah mungkin ini bisa dibuat dua provinsi, yaitu provinsi namanya wilayah Tabi itu Jayapura, Sarni, Kerom, dan sekitarnya, dengan daerah namanya Sarere,” ucap Tito.

“Saireri itu Teluk Cenderawasih itu, Biak, Serui, Waropen, ini bisa nggak menjadi satu. Kemudian untuk pegunungan tengah ini, baik yang Lapago, Jayawijaya, dan sekitarnya dengan Paniai, dan sekitarnya, mereka jadi satu juga, termasuk Timika,” tambahnya.

Tito lantas melaporkan rencana pemekaran Papua itu ke Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud mengatakan, rencana pemekaran Papua ini dilakukan semata-mata agar rentang pengelolaan pembangunannya efektif.

“Kemendagri sedang bicara soal Papua. Bicara dalam pengertian bagaimana membangun kondusivitas politik di Papua. Ada disinggung-singgung tentang kemungkinan membentuk provinsi baru di Papua sehingga Papua itu tidak hanya seperti sekarang, Papua, Papua Barat, tetapi juga akan ada Papua Selatan dan lain-lain, agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana bisa secara efektif dilakukan,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya, ada kemungkinan dibentuknya 2 provinsi baru di Papua. Namun itu harus dilakukan berbagai analisis terlebih dulu.

“Mungkin ditambah dua gitu ya, tapi nanti lah lebih anunya nantikan harus dianalisis dulu, dilihat petanya, kantong-kantong penduduknya di mana, kan gitu, bagaimana membuat asimilasi orang gunung dan orang pantai misalnya itu bagaimana. Nanti dilihat dulu semuanya,” tuturnya.

Mahfud mengatakan berbagai macam pendekatan terus dilakukan untuk menjaga kondusivitas di Papua. Selain pendekatan keamanan dan hukum, pendekatan kultural terus dilakukan pada masyarakat setempat.

“Itu perlakuannya berbeda-beda. Kemudian, yang lebih banyak rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Itu juga harus melalui pendekatan yang berbeda-beda lagi. Oleh sebab itu, pendekatan kultural dan kemanusiaan itu harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan,” ucapnya. (news.detik.com)

(rdp/dnu)

Tinggalkan Balasan