Caleg Golkar Ancam Boikot Pelantikan Anggota DPR Papua 

Metro Merauke – Calon Legislatif atau Caleg DPR Papua dari Partai Golongan Karya (Golkar), Deerd Tabuni mengancam akan memboikot pelantikan anggota Parlemen Papua terpilih periode 2019-2024, yang rencananya digelar pada 31 Oktober mendatang.

Ancaman itu dilontarkan Maikel Kogoya, Ketua Tim Pemenangan Partai Golkar di daerah pemilihan VI, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, dan Mamberamo Tengah, karena menilai hingga kini KPU RI masih memproses dugaan pengalihan suara Deerd Tabuni di Jayawijaya, kepada salah satu Caleg DPR Papua dari Partai Nasional Demokrat (NaseDem).

“Kami minta pelantikan ditunda karena suara Golkar atas nama caleg Deerd Tabuni yang meraih suara terbanyak di Dapil VI perolehan suaranya dialihkan. Pak Deerd memperoleh total suara 244.418 di Dapil VI. Di Jayawijaya beliau menang dengan 194.718 suara, di Lanny Jaya 44.213 suara. Akan tetapi sebagian suara itu dialihkan ke Caleg NasDem,” kata Maikel Kogoya, Minggu (27/10).

Menurut Maikel, pihaknya akan mengerahkan massa menduduki kantor DPR Papua jika pelantikan anggota DPR Papua terpilih tetap dilaksanakan. Aksi tidak hanya akan dilakukan di kantor DPR Papua di Kota Jayapura, juga di Jayawijaya.

“Ini karena ada kepentingan penguasa yang meminta KPU dan Bawaslu Jayawijaya, para kepala distrik, kepala kampung memenangkan salah satu caleg NasDem, Johni Banua Rouw. Kami minta suara itu dikembalikan. Kalau tidak kami akan boikot pelantikan,” ujarnya.

Ia menyatakan pihaknya memiliki bukti hasil rekapan perolehan suara dari KPU kabupaten hingga KPU RI. “Tidak ada marga Banua di Jayawijaya. Yang ada marga Tabuni, Kossay, Kogoya, Wenda, Huby, Hilapok. Kalau pelantikan tetap berlanjut apa yang akan terjadi nanti kita lihat saja,” ucapnya.

Sementara itu, Caleg Golkar Deerd Tabuni mengatakan setelah dialihkan, KPU Jayawijaya melakukan proses pengembalian perolehan suaranya pada 10 Mei 2019. Berbagai bukti itu dibawa pihaknya dalam sidang Mahkamah Konstitusi atau MK di Jakarta beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, MK ketika itu menyatakan menolak semua gugatan terkait sengketa Pileg dan menyerahkan penyelesainnya ke internal KPU.

“KPU Jayawijaya dan KPU RI telah melakukan rekap ulang. Sudah tidak ada suara lagi untuk NasDem di Jayawijaya dan suara itu sudah dikembalikan. Jadi kami akan tetap mempermasalahkan itu,” kata Deerd.

Menurutnya, jika pelantikan anggota DPR Papua tetap dipaksakan, sebagai salah satu tokoh dari wilayah adat Lapago yang dicurangi, Deerd khawatir terjadi hal tak diinginkan.

Ia meminta gubernur dan pimpinan DPR Papua serius menyikapi masalah ini. Deerd menyatakan memiliki sejumlah dokumen yakni hasil rekapan KPU, dokumen Bawaslu dan dokumen rekapan suara dari dari setiap distrik.

“Suara dari Jayawijaya yang diplenokan di provinsi itu dalam tekanan dari penguasa di Jayawijaya. Bahkan Ketua KPU, kepala distrik hingga kepala kampung diancam, sehingga mengembalikan suara itu,” ucapnya.

Untuk itu Deerd meminta pelantikan ditunda, karena hingga kini pihaknya masih menunggu hasil keputusan KPU RI karena MK memerintahkan diselesaikan oleh KPU.

Ia khawatir jika pelantikan dipaksakan, akan berdampak luas. Untuk itu masalah tersbebut mesti diselesaikan secara baik. Gubernur sebagai pembina politik mesti terlibat menyelesaikannya dengan berbagai pihak, terutama KPU dengan caleg terkait.

“Kalau pelantikan dipaksakan, kami akan lakukan upaya boikot pelantikan. Ketua KPU Papua mesti bertanggung jawab karena sudah melakukan kesalahan. Hingga kini masih dalam penyelesaian di KPU RI, kami masih menunggu hasilnya. Mesti diselesaikan dulu sebelum pelantikan. Kalau tidak, saya akan berupaya bikin aksi di sembilan Kabupaten karena di daerah itu adalah keluarga besar saya,” ujarnya.(Arjuna/Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan