081344567070 metromerauke@gmail.com

Pemerintah Pusat Diminta Pahami Kondisi Papua

Metro Merauke – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua meminta pemerintah diminta memahami kondisi Papua, sehingga pemerintah daerah setempat memutuskan menutup sementara akses palayaran dan penerbangan ke wilayah, sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di Papua.

Pernyataan itu dikatakan Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda sebagai tanggap terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto yang menyatakan tidak setuju penutupan akses ke Papua, karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan salah satu pertimbangan penutupan sementara akses pelayaran dan penerbangan angkutan penumpang ke Bumi Cenderawasih, sejak 26 Maret hingga 9 April mendatang, karena jika Covid-19 sudah menyebar hingga ke pedalaman Papua akan menyulitkan tim medis melakukan penanganan.

Selain itu menurutnya, fasilitas kesehatan dan sarana pendukung untuk penanganan Covid-19 di Papua masih sangat minim. Jangankan di kabupaten/kota, di tingkat provinsi pun fasilitas dan sarana pendukung yang ada tidak sepenuhnya memadai.

“Ketika wabah ini merajelela orang di Papua di Papua itu benar-benar mengalami dampak yang sangat besar. Kami dalam hal kesiapan itu belum siap secara keseluruhan. Maka seluruh kententuan-ketentuan harus dikesampingkan karena ini persianal kemanusiaan. Penyelamatan rakyat Papua itu di atas segalanya. Pak Mendagri anda boleh bicara seperti ini, tapi rakyat Papua bersama pemerintah (provinsi) dan seluruh pemerintah kabupaten/kota tidak akan pernah berubah sampai 14 hari,” kata Yunus Wonda melalui teleponnya, Jumat (27/03).

Menurutnya, kondisi penyebaran Covid-19 kini di Papua mulai mengkhawatirkan. Hingga kini sebanyak tujuh orang telah dinyatakan positif Covid-19. DPR Papua secara kelembagaan mendukung penutupan sementara akses ke Papua demi kepentingan masyarakat Papua.

“Memang langkah yang diambil akan bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan lain yang ada. Namun mesti digaris bawahi, demi menyelamatkan nyawa masyarakat, aturan yang ada mesti dikesampingkan. Karena yang diutamakan adalah keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Katanya, para menteri boleh saja menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu, namun DPR Papua dan pemerintah daerah di Papua, tetap melakukan pembatasan akses masuk ke Papua sementara waktu. (Arjuna/Redaksi)

 

Tinggalkan Balasan

Satu Pasien Covid-19 Merauke Sembuh, Tersisa Dua Dirawat di RSUD