Pembayaran Honor Ketua Adat dan Ketua Marga oleh PT Plasma Nutfa Marind ‘Digantung’

Pembayaran Honor Ketua Adat dan Ketua Marga oleh PT Plasma Nutfa Marind ‘Digantung’

Pertemuan di ruangan DPRD Merauke | LKF

Metro Merauke – Kurang lebih tiga jam, dilakukan pembahasan tentang honor para ketua adat serta ketua marga dari Kampung Boepe, Distrik Ngguti selama 15 bulan yang belum diselesaikan PT Plasma Nutfa Marind-Papua.

Pertemuan berlangsung diruang rapat dewan itu  dibuka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Benjamin Latumahina dan dilanjutnya Wakil Ketua II DPRD setempat, Dominikus Ulukyanan.

Pantauan Metro Merauke, Jumat (31/1) hadir puluhan masyarakat dari Kampung Boepe serta kepala dinas dari dua instansi, juga Kabag Hukum Setda Merauke.

Juru bicara masyarakat Kampung Boepe, Robert Amos Ndiken mengatakan, kehadiran puluhan masyarakat disini, tidak lain meminta perusahan menyelesaikan honor para ketua adat serta ketua marga yang tak kunjung dibayar.

“Kami berterimakasih kepada DPRD Merauke karena memfasilitasi dan mempertemukan masyarakat bersama perusahan dalam ruangan ini. Sekaligus membicarakan dan membahas pembayaran honor ketua adat serta ketua marga selama 15 bulan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan meminta adanya  penjelasan dari perusahan terkait surat perjanjian yang telah dibuat sehingga menjadi lebih jelas.

“Kepada kita semua dalam ruangan ini agar membicarakan dengan baik-baik agar ada solusi penyelesaian,” pintanya.

Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina usai pertemuan menjelaskan, setelah mencermati beberapa klausal dalam MoU, nampaknya tidak jelas.

“Pokok-pokok yang substansial dalam MoU, kurang jelas sehingga harus direvisi kembali,” pintanya.

Olehnya, lanjut Benjamin, pihaknya meminta kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Kepala Bappeda dan Kabag Hukum Setda Merauke melakukan revisi kembali MoU dimaksud.

“Sejumlah clausal harus diperbaiki dengan baik. Saya minta dikoordinasikan dan dikomunikasikan bersama masyarakat adat dari Kampung Boepe. Kami berikan batas waktu hingga dua minggu kedepan,” ujarnya. (LKF)

Kirim Komentar