DPA Belum Ditandatangani, Pembayaran Gaji Anggota DPR Papua Terlambat

DPA Belum Ditandatangani, Pembayaran Gaji Anggota DPR Papua Terlambat

Sekwan DPR Papua, Juliana J Waromi, SE., M. Si 

Metro Merauke – Gaji 55 anggota DPR Papua pada awal tahun ini terlambat dibayarkan. Gaji yang rutin diterima anggota DPR Papua setiap awal bulan, baru dibayarkan beberapa hari lalu. Situasi ini disebabkan para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua belum menandatangai Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2020.

Sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua, Juliana J Waromi membenarkan keterlambatan pembayaran gaji para anggota DPR Papua itu.

Katanya, tidak hanya gaji anggota dewan yang terlambat dibayarkan, gaji pegawai di lingkungan Sekretariat DPR Papua juga mengalami hal serupa.

“Honor (gaji) baru masuk itupun kami desak. Gaji pegawai masuk sejak 7 Januari. Setelah gaji pegawai baru diikuti gaji anggota dewan, yang baru dibayarkan beberapa hari kemarin. Yang baru tercover adalah gaji karena otomatis, itu kan DAU dari pemerintah pusat,” kata Juliana J Waromi, Rabu (15/01).

Menurutnya, meski gaji para anggota dewan dan pegawai di Sekretariat DPR Papua telah dibayarkan akan tetapi, belum ditandanganinya DPA membuat anggota DPR Papua belum bisa melakukan kegiatan.

“Kalau DPA-nya sudah di tandatangani berarti sudah boleh. Uang persediaan untuk menjawab semua kegiatan di dewan sudah bisa diminta. Kalau belum ada penandatangan DPA, saya juga tidak berani menggunakan anggaran,” ujarnya.

Katanya, penandatanganan DPA belum dapat dilakukan karena menunggu gubernur melantik pimpinan baru 35 OPD di lingkungan Pemprov Papua. Para pimpinan OPD yang akan dilantik inilah yang akan mendatangai DPA di setiap dinas dan badan yang dipimpinnya.

“Kami (kepala OPD sekarang) kan tidak tahu apakah kami tetap, atau mungkin dirolling. Apalagi ada pengurangan jumlah OPD dari semula 52 menjadi 35, karena beberapa dinas dan badan akan digabungkan,” ucapnya.

Akibat penandatangan DPA belum dilakukan, beberapa anggota DPR Papua yang sudah atau kini sedang melakukan tugas partai mewakili fraksi di dewan, mesti menggunakan biaya sendiri.

Sekwan mengatakan, tidak masalah para anggota dewan menggunakan biaya sendiri. Nantinya akan disesuaikan setelah penandatangan DPA, karena setiap fraksi di dewan telah dianggarkan. “Ada dasarnya (dasar hukumnya). Kami sendiri tidak tahu kapan pelantikan OPD. Masih menunggu pak gubernur yang sekarang sedang melakukan tugas dinas di luar daerah,” katanya. (Arjuna/Redaksi)

 

Kirim Komentar