Jemput Hari Anti Korupsi, Ciwe: Tangkap Anggota DPRD Merauke

Jemput Hari Anti Korupsi, Ciwe: Tangkap Anggota DPRD Merauke

Fransiskus Ciwe saat orasi demo menyoroti gurita raskin beberapa waktu lalu

Metro Merauke – Ketua Solidaritas Intektual-Masyarakat Marind Peduli Demokrasi dan Anti Korupsi, Fransiskus Ciwe menyoroti headline salah satu media cetak lokal yang terbit beberapa waktu lalu, Jaksa Endus Dugaan Korupsi Dana Hearing DPRD Merauke senilai Rp.37,08 miliar.

Dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Aktivis pro demokrasi dan anti korupsi, Fransiskus Ciwe, mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Papua yang dengan sigap menindaklanjuti laporan masyarakat.

Saat ini, Kejaksaan Tinggi Papua telah mengambil alih penanganan kasus ini dari Kejaksaan Negeri Merauke dengan memanggil 30 orang mantan Anggota DPRD periode 2014-2019 dan sekretariat dewan untuk dimintai keterangan.

Pria yang akrab disapa Ciwe, sekaligus Ketua DPP Pemuda Marind berharap, masyarakat Merauke tetap proaktif dan terus mengawal proses penegakan hukum ini sampai tuntas.

“Jangan gagal fokus dengan pengalihan isu berita sensasional yang lagi viral saat ini, seperti pengangkatan salah satu politikus jadi anak Marind, maupun LMA Imbuti dengan pernyataanya tak permasalahkan calon bupati non OAP, sampai publik teralihkan perhatiannya dari persoalan korupsi,” ujarnya kepada Metro Merauke, Minggu (8/12).

Ditambahkan, memasuki tahun politik, di mana Merauke akan melaksanakan Pemilihan Bupati 2020. Untuk itu, Ciwe mengajak seluruh elemen masyarakat Merauke, terutama para pemimpin dan politikus, menjadikan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia kali ini untuk tidak melakukan perilaku korupsi yang dapat merusak bangsa.

“Banyak dugaan kasus korupsi di Merauke yang perlu untuk segera ditangani oleh aparat penegak hukum,” katanya.

“Beberapa kasus tersebut, seperti gurita raskin (cadangan Pemda), pembangunan Stadion Katalpal, pembangunan Kantor Bupati, kurang bayar dana kampung (ADK) juga pembangunan pabrik tapioka,” tuturnya.

Sementara itu, terkait kasus dana hearing DPRD Merauke yang dilaporkan, sebelumnya salah satu anggota DPRD Merauke, Heribertus Silubun telah menegaskan, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Dengan demikian, katanya, anggota dewan periode 2014-2019 bukan diperiksa tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, melainkan hanya dimintai klarifikasi.

Lanjutnya, jika kasus tersebut sudah ditingkat kepenyidikan, baru itu pemeriksaan dilakukan. Namun dari tahapan klarifikasi yang dilalukan, indikasi kerugian yang dituduhkan tidak ada.

“Ya kalau laporan benar, ditingkatkan ke penyidikan. Tetapi kalau laporan tak cukup bukti adanya indikasi korupsi, kasusnya dihentikan,” tukasnya. (Redaksi)

Kirim Komentar

Metro Merauke
Kirim WhatsApp