081344567070 metromerauke@gmail.com

Heribertus Silubun: Kami Hanya Dimintai Klarifikasi di Kejati Papua

Heribertus Silubun

Metro Merauke – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Heribertus Silubun menegaskan, kasus tentang dana hearing yang dilaporkan, masih dalam proses penyelidikan. Dengan demikian anggota dewan periode 2014-2019  bukan diperiksa tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, tetapi hanya dimintai  klarifikasi.

Hal itu disampaikan Heribertus kepada Metro Merauke Rabu (20/11). Jika kasusnya sudah di tingkatkan ke penyidikan, baru itu pemeriksaan dilakukan. Namun dari tahapan klarifikasi yang dilakukan, indikasi kerugian  yang dituduhkan tidak ada.

Jadi, lanjut dia,  masih dalam proses penyelidikan  guna menggali informasi sekaligus memastikan apakah laporan dimaksud benar atau tidak. “Ya, kalau laporan benar, ditingkatkan ke penyidikan. Tetapi kalau laporan tak cukup bukti adanya indikasi korupsi, kasusnya dihentikan,” katanya.

Baca juga: Harry Ndiken Duga Dana Hearing yang Diterima 30 Anggota DPRD 2014-2019 Hanya untuk Perkaya Diri

Dalam kesempatan itu, Heribertus menjelaskan, dirinya diberitahukan rekan-rekan anggota dewan kalau ada pemberitaan di online Metro Merauke yang disampaikan Hengky Ndiken bahwa dirinya dilarang  berbicara soal dana hearing.

“Bisa saja pernyataan ditujukan ke saya. Karena beberapa hari sebelumnya, saya menemui Pak Hengky Ndiken melakukan klarifikasi kembali tentang besaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan kunjungan kerja monitoring dan sosialisasi peraturan perundangan serta hearing,” ujarnya.

Menurutnya, Hengky Ndiken mengaku hanya menerima dana hearing Rp 300 juta. “Saya datang menemuinya dengan membawa sejumlah dokumen resmi yang digunakan beliau untuk pertanggungjawaban kegiatan kunjungan. Sekaligus lembaran verifikasi besarnya  anggaran yang digunakan,” ungkapnya.

“Saya ingin agar ketika beliau bicara ke media, harus sesuai fakta. Jangan sampai pernyatan yang disampaikan seolah- olah karena pikirannya saja,” kata dia.

Pernyataan yang disampaikan harus sesuai fakta yang terjadi. “Saya menemuinya tak ada maksud melarang bicara. Tetapi apa yang disampaikan harus sesuai.  Jangan sampai yang dijelaskan adalah daya pikir atau nalar sendiri,” ungkapnya.

Harusnya, lanjut dia, informasi yang disampaikan benar sehingga dapat diterima baik masyarakat. Jangan menyampaikan pernyataan yang mengaburkan situasi.

Ditanya berapa dana hearing yang diterima Hendrikus Hengky Ndiken, Silubun mengaku kalau tidak salah sekitar Rp 900 juta, setelah dilihat dari dokumen. Jadi bukan hanya Rp 300 juta, sebagaimana disampaikannya.

“Memang ada beberapa teman dewan  karena kesibukan lain, sehingga volume dana yang diterima,  tak sesuai dengan  yang  diterima  dewan lain. Dimana nilainya di bawah itu,” ungkapnya. (LKF)

Tinggalkan Balasan

Satu Pasien Covid-19 Merauke Sembuh, Tersisa Dua Dirawat di RSUD