081344567070 metromerauke@gmail.com

Soal Dana Hearing, Hengky: Kita Harus Berjiwa Besar Jika Ditetapkan Tersangka

Hendrikus Hengky Ndiken | LKF

Metro Merauke – Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke periode 2014-2019, Hendrikus Hengky mengatakan, dirinya telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Selasa 12 November 2019.

“Saya diperiksa selama kurang lebih tiga jam oleh empat orang jaksa di Kejati Papua, sehubungan dengan dana hearing yang diterimanya selama tiga kali,” ungkap Hengky yang dihubungi via telpon selulernya Kamis (14/11).

Menurutnya, ia meminta waktu diperiksa sendiri, karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Sedangkan dewan lain entah yang aktif kembali lima tahun kedepan maupun tidak terpilih lagi, menjalani pemeriksaan Rabu 13 November 2019.

Baca juga: Soal Dana Hearing, 30 Anggota DPRD Merauke Periode 2014-2019 Akan Jalani Pemeriksaan di Kejati Papua

Dikatakan, jika  dalam  proses ada  temuan dan dugaan pelanggaran hukum dari penggunaan dana hearing, dirinya siap ditetapkan sebagai tersangka. “Kita tak  boleh takut. Harus berjiwa besar dong jika ditetapkan tersangka,” katanya.

“Jangan hanya enaknya saja dinikmati, tetapi susahnya tak mau menerima.  Intinya saya gentlemen jika ada temuan dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Hengky mengaku, selama pemeriksaan, dirinya ditanya sekaligus dimintai klarifikasi soal dana hearing yang diterima. “Betul dananya diterima, tetapi ada payung hukumnya yakni Peraturan Bupati (Perbup) Merauke maupun aturan susduk,” ujarnya.

Dia mengaku hanya mendapatkan tiga kali dana dimaksud. Sesuai plafonnya, anggaran sekali hearing adalah Rp 100 juta. Namun tidak berarti nilai uang dimaksud harus digunakan semua. Tergantung kebutuhan selama hearing bersama masyarakat.

“Kalau untuk saya, sekali hearing dana yang digunakan sekitar Rp 60 jutra-Rp70 juta. Sedangkan sisanya tak diambil. Dengan demikian, selama tiga kali hearing, dana yang diambilnya tidak sampai Rp 300 juta,” ungkapnya.

Dana dimaksud digunakan untuk makan minum bagi masyarakat saat hearing, pengadaan terop, juga uang transportasi kepada warga masing-masing Rp 150.000 serta beberapa biaya lain.

“Dihadapan empat jaksa saya jelaskan seperti begitu. Memang hearing betul-betul saya lakukan. Jadi uang yang diterima juga tak untuk kepentingan pribadi,” tegasnya. (LKF)

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Satu Pasien Covid-19 Merauke Sembuh, Tersisa Dua Dirawat di RSUD