Soal Dana Hearing, 30 Anggota DPRD Merauke Periode 2014-2019 Akan Jalani Pemeriksaan di Kejati Papua

Metro Merauke – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke periode 2014-2019, akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, sehubungan dengan dana hearing yang diterima.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken yang dihubungi melalui telpon selulernya Senin (11/11) membenarkan telah menerima surat dari Kejati Papua. “Suratnya saya terima Jumat 8 November 2019,” ungkapnya.

Dalam surat tersebut, lanjut Hengky, 30 anggota DPRD periode 2014-2019 itu, akan menjalani pemeriksaan besok. “Ya, saya pasti hadir  memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi,” katanya.

Dikatakan, dari jumlah 30 anggota dewan itu, 16 terpilih kembali untuk periode 2019-2024. Sedangkan 14 lainnya tidak. Namun semua harus hadir di Kejati, karena menerima dana hearing.

Hengky menegaskan, dana hearing yang diterima mengacu kepada  peraturan bupati (Perbup) Merauke dan susduk. “Saya lupa nomor perbupnya, tetapi semua lengkap,” ungkapnya.

Dikatakan, setiap anggota dewan mendapatkan dana Rp 100 juta sekali hearing. “Kalau saya terima tiga kali senilai Rp 300 juta. Karena hearing bersama masyarakat tiga kali,” ujarnya.

Ditambahkan, menjelang pelaksanaan pemilu legislatif bulan April lalu, dana hearing dihentikan, karena muncul polemik. “Jadi, kami hanya terima tiga bulan,” katanya. (LKF)

2 Komentar

Tinggalkan Balasan