Komisi I DPR RI Diminta Fasilitas Penyelesaian Berbagai Masalah di Papua

Komisi I DPR RI Diminta Fasilitas Penyelesaian Berbagai Masalah di Papua

Yonas Nusy (kanan) saat berbincang dengan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid (kiri)

Metro Merauke – Salah satu tokoh masyarakat Papua dari wilayah adat Saireri, Yonas Nusy mengapresiasi kedatangan tim Komisi I DPR RI ke Papua dalam beberapa hari terakhir.

Ia mengatakan, kedatangan ketua dan anggota Komisi I DPR RI ke Papua untuk melihat kondisi terkini terkait stabilitas negara di provinsi paling timur Indonesia. Di Papua tim Komisi I DPR RI bertemu berbagai stake holder di antaranya Wakil Gubernur Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih.

Saat bertemu dengan Wakil Gubernur Papua, Yonas Nusy pun diundang menghadiri pertemuan, ia berkesempatan menyampaikan berbagai hal kepada tim Komisi I DPR RI.

“Beberapa hal yang saya sampaikan terkait stabilitas dan keamanan negara. Kami suarakan agar Komisi I DPR RI memberikan evaluasi secara baik terkait pelaksanaan Otsus hingga kini,” kata Nusy.

Menurutnya, hingga kini dalam pelayanan publik di Papua terjadi tumpang tindih regulasi yakni UU Otsus dan UU pemerintahan daerah. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat, sebab terkesan terjadi penerapan aturan ganda. Di satu sisi Papua adalah daerah khusus, akan tetapi di sisi lain UU yang diberlakukan adalah UU Pemerintahan Daerah.

“Apa yang sudah diatur dalam aturan khusus, mestinya UU lain tidak berlaku di Papua karena Papua adalah daerah khusus. Misalnya terkait kehutanan, pertambangan dan lainnya,” ucapnya.

Kepada Komisi I DPR RI pihaknya juga menyampaikan terkait masalah 12 ribu lebih honorer di Papua, yang kini tinggal menunggu SK dari Kemenpan RB, setelah Presiden menyepakati para honorer diangkat melalui jalur khusus.

“Kami minta dukungan Komisi I DPR RI agar SK para honorer segera diterbitkan kementerian,” ujarnya.

Nusy juga menyampaikan terkait struktur jabatan dalam institusi TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara. Katanya, kalau ada pihak di Papua yang punya kapasitas menduduki suatu jabatan di institusi dan instansi terkait, negara mesti memberikannya kepercayaan.

“Kami juga menyampaikan itu kepada Komisi I DPR RI, agar mendapat dukungan,” katanya. (Arjuna/Redaksi)

 

 

 

Kirim Komentar

Metro Merauke
Kirim WhatsApp