MRP, Lembaga Kultur yang Belum Sepenuhnya Melindungi Orang Asli Papua

MRP, Lembaga Kultur yang Belum Sepenuhnya Melindungi Orang Asli Papua

Mantan anggota MRP, Natan Pahabol

Metro Merauke – Mantan anggota Kelompok Kerja atau Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2010-2015, Natan Pahabol menilai selama 14 tahun terbentuk di tanah Papua (5 November 2005 hingga 5 November 2019), lembaga kultur tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada orang asli Papua dan hak-hak dasarnya.

Kata Natan, MRP terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Kehadiran lembaga ini bertujuan memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua dari sisi adat, budaya, agama, dan perempuan. Akan tetapi hingga kini kinerja MRP belum maksimal.

“MRP ini memiliki nama besar. Namanya hebat, diisi orang-orang hebat. Namun belum nampak regulasi yang dibuat MRP untuk memproteksi orang asli Papua dan hak-haknya. Hingga kini sudah berapa banyak regulasi yang dibuat MRP?” kata Natan Pahabol, Rabu (06/11).

Menurut anggota DPR Papua itu, MRP mesti bersikap tegas karena hingga kini capai lembaga itu dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap orang asli Papua di negerinya sendiri belum terlihat.

Selain itu, terkesan tak ada koordinasi yang baik antara MRP dengan Pemprov Papua dan DPR Papua. Ketiga lembaga ini terkesan jalan sendiri-sendiri. Padahal tiga “Honai” tersebut mestinya bersama-sama mendorong setiap kepentingan masyarakat Papua.

“Kalau MRP membuat aturan dan itu ditegakkan, saya pikir bisa dilaksanakan. Memang tidak semua kesalahan dilimpahkan pada MRP, tapi mungkin lebih pada regulasi,” ujarnya.

Natan menyarankan dilakukan evaluasi terhadap MRP, dengan melibatkan akademisi. Evaluasi dinilai perlu untuk melihat capaian MRP. Misalnya sejauh mana kinerja Pokja Agama, Pokja Adat dan Pokja Perempuan.

“Apa yang ingin dicapai MRP ke depan juga perlu diketahui. Saya pernah ada di sana (MRP), sehingga saya tahu tentang lembaga ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, anggota MRP periode pertama hingga periode ketiga kini tak pernah tinggal diam. Pimpinan dan anggota MRP dari periode ke periode terus berupaya memberikan perlindungan kepada orang asli Papua.

Hal itu dikatakan Timotius Murib saat perayaan 14 tahun MRP pada 5 November 2019.

“Di MRP ada Pokja Adat, Pokja Agama dan Pokja Perempuan. Semua anggota MRP terus bersuara menyampaikan kondisi di masyarakat, sesuai apa yang mereka lihat dan rasakan,” kata Timotius Murib.

Katanya, kini anggota MRP periode ketiga sedang berupaya merumuskan langkah kongkrit untuk perlindungan manusia dan tanah Papua. (Arjuna/Redaksi)

 

Kirim Komentar

Metro Merauke
Kirim WhatsApp