081344567070 metromerauke@gmail.com

Komisi II Bahas Provinsi Baru di Papua Setelah Keanggotaan Ditetapkan

Metro Merauke – Komisi II DPR RI menyambut baik ide soal provinsi baru di wilayah Papua. Namun, ide tersebut baru dibahas setelah keanggotaan Komisi II ditetapkan besok.

“Komisi dua baru Kamis ada pelantikan. Jadi kami belum membicarakan apa-apa. (Pemekaran wilayah Papua) ini akan jadi salah satu agenda pertama yang dibahas komisi dua,” ujar Anggota Komisi II Sodik Mudjahid kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).

Seperti dilansir news.detik.com, Sodik mengatakan Komisi II akan menampung suara dari daerah. Terlebih usulan pemekaran tersebut telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Prinsipnya, kita akan akomodatif suara dari daerah apalagi sudah disampaikan lewat Mendagri,” ujar Sodik.

Politikus Gerindra itu mengatakan Papua merupakan pulau yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Dia menilai setelah keanggotaan Komisi II dilantik, dia akan mengusulkan kepada pimpinan isu pemekaran wilayah Papua masuk dalam prioritas pembahasan.

“Kita paham potensi dan pemekaran daerah atau pulau potensi seperti Papua. Akan tetapi karena pimpinan (komisi) dua belum dilantik sehingga kami belum rapat, maka akan dijadikan catatan untuk diusulkan kepada pimpinan dan anggota Komisi II agar hal ini masuk dalam prioritas pembahasan, sekaligus kita akan tinjau regulasi,” tuturnya.

“Jadi dalam rapat nanti akan diusulkan masalah ini jadi salah satu agenda prioritas,” sambung Sodik.

Anggota Komisi II Fraksi NasDem, Saan Mustofa, mengatakan isu pemekaran Papua akan dibahas pada saat rapat komisi mulai digelar. Dia mengatakan komisi akan membicarakan urgensi dan moratorium pemekaran provinsi.

“Kita nanti akan bicarakan dengan Mendagri, ketika rapat-rapat di komisi dua (ketika) sudah mulai berjalan. Nanti akan kita bicara soal urgensinya, karena masih ada moratorium soal pemekaran,” ujar Saan saat dihubungi.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat akan mengakomodasi penambahan dua provinsi di Papua. Pemekaran tersebut sedang dijajaki pemerintah pusat.

“Namun sepertinya dari pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi. Ini yang lagi kami jajaki,” kata Mendagri di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Tito mengatakan yang bakal menjadi provinsi baru di Papua karena pemekaran adalah Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, wilayah Papua tengah masih tengah masih menunggu kesepakatan nama provinsi dari masyarakat setempat.

“Yang jelas Papua Selatan sudah okelah. Tinggal pemekaran Kota Marauke harus karena harus lima, sementara baru empat, Mappi, Beoven Digoel, Asmat, Marauke,” ujarnya.

“Di pegunungan itu ada namanya Mepago, itu di Paniai. Itu sama Lapago di Wamena, Jayawijaya. Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah, berpusat di Jayawijaya, Wamena. Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah, bukan Pegunungan Provinsi Papua Tengah, meliputi Timika, daerah Mepago, sama daerah Nabire. Itu pusatnya adanya di Timika,” ujarnya.

Lisye Sri Rahayu – detikNews

Tinggalkan Balasan

Polda Papua: Tidak Benar KKB Merampas Ribuan Amunisi TNI/Polri